Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

⁠Hukum

Sulitnya Menelusuri Laporan Harta Kekayaan Perwira Polri

Achmad Fatoni
Achmad Fatoni
Sabtu, 21 November 2026 · 11:514 menit baca
Sulitnya Menelusuri Laporan Harta Kekayaan Perwira Polri
Penelusuran data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs KPK tidak menemukan laporan kekayaan milik tiga perwira tinggi Polri yang berstatus tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal. (Dok. Polri)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik tiga perwira tinggi Polri yang berstatus tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal tidak ditemukan dalam basis data elektronik Komisi Pemberantasan Korupsi (e-LHKPN).

Ketiga jenderal bintang dua tersebut adalah Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution.

Dari empat perwira tinggi yang dikaitkan dengan perkara penyadapan tersebut, hanya Listyo yang tercatat menyampaikan laporan kekayaan senilai Rp15,34 miliar tanpa utang.

Aset tersebut meliputi tiga bidang tanah dan bangunan di Semarang, Tangerang, dan Jakarta Timur senilai Rp6,15 miliar, dua unit Toyota Fortuner senilai Rp670 juta, harta bergerak lainnya Rp1,195 miliar, serta kas dan setara kas Rp7,32 miliar.

Sembilan Calon PMI Asal Kupang Nyaris Diselundupkan Lewat Entikong
Baca Juga

Sembilan Calon PMI Asal Kupang Nyaris Diselundupkan Lewat Entikong

Absennya laporan kekayaan tiga jenderal tersebut kontras dengan data Ikhtisar Kepatuhan LHKPN KPK tahun laporan 2025 yang mencatat tingkat pelaporan di lingkungan Polri mencapai 99,06 persen, atau 17.609 dari 17.776 personel wajib lapor.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa angka tersebut baru mengukur ketepatan waktu penyampaian secara administratif. Secara substansial, tingkat laporan Polri yang dinyatakan lengkap berada di angka 89,92 persen karena 1.625 laporan masih berstatus belum lengkap.

“Jadi, kepatuhan itu tidak hanya soal patuh waktu lapor, tetapi juga soal apa yang dilaporkan benar dan lengkap,” kata Budi, Kamis (19/11/2026).

Sebagai perbandingan pada periode yang sama, tingkat kelengkapan LHKPN Mahkamah Agung mencapai 99,65 persen, sementara Kejaksaan tercatat sebesar 85,78 persen.

Walhi Kalbar Laporkan 11 Perusahaan ke Polda atas Dugaan Karhutla 2026, Tiga di Antaranya Terafiliasi Sinar Mas
Baca Juga

Walhi Kalbar Laporkan 11 Perusahaan ke Polda atas Dugaan Karhutla 2026, Tiga di Antaranya Terafiliasi Sinar Mas

Status Wajib Lapor dan Jabatan Struktural

Kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 serta Perkapolri Nomor 8 Tahun 2017.

Melalui Pasal 4A Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024 yang berlaku efektif sejak 1 Mei 2025, kategori wajib lapor diperluas mencakup pejabat eselon I, pimpinan tinggi pratama atau eselon II, jaksa, serta penyidik Polri.

Budi menerangkan bahwa perubahan penugasan memengaruhi status kewajiban seorang perwira. Irjen Ahrie Sonta Nasution sempat menjabat ajudan Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024 hingga Oktober 2025, posisi yang dalam aturan lama belum diwajibkan melapor.

Namun, Ahrie kemudian dipromosikan menjadi Brigjen di Divpropam Polri sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring pada Oktober 2025, lalu menjabat Kadivkum Polri berpangkat Irjen pada Oktober 2026 yang masuk kategori wajib lapor.

Kewajiban serupa melekat pada Irjen Slamet Uliandi selaku Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri yang setara eselon I.b berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2024.

Nama Slamet tercantum pada nomor urut 533 daftar personel wajib lapor dalam Surat Kapolri Nomor B/21949/XI/KEP./2025/Itwasum tertanggal November 2025.

Kapolda Kalbar Ingatkan Personel Ditresnarkoba Tidak Terlibat Jaringan Narkotika dan Jaga Integritas Penyidikan
Baca Juga

Kapolda Kalbar Ingatkan Personel Ditresnarkoba Tidak Terlibat Jaringan Narkotika dan Jaga Integritas Penyidikan

Sementara itu, Irjen Eko Hadi Santoso sebelum menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Sespim Lemdiklat Polri tercatat menduduki posisi Plt Kabagmon pada Desember 2024 hingga Oktober 2025 dan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada April 2025 hingga 30 Agustus 2026 yang tergolong jabatan eselon II.a sekaligus menjalankan fungsi penyidikan.

Dalam lampiran Surat Kapolri tertanggal April 2026 tentang Daftar Wajib LHKPN Polri Tahun Laporan 2025, Eko terdaftar dengan status belum melapor atau membutuhkan perbaikan dan dijadwalkan mengikuti asistensi pengisian oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri pada 4 hingga 6 Mei 2026.

Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Asep Edi Suheri maupun Humas Polri belum memberikan tanggapan terkait status pelaporan ketiga perwira tersebut.

Desakan Sanksi Tegas dan Penelusuran Aset Tersangka

Menanggapi ketiadaan laporan kekayaan tersebut, Bidang Hukum Fraksi Belakang Indonesia Wandi turut berkomentar absennya LHKPN para jenderal bintang dua meruntuhkan klaim tingginya kepatuhan pelaporan di lingkungan kepolisian.

Menurutnya, ketertutupan aset pejabat penegak hukum yang tengah terjerat perkara penyadapan ilegal semakin mempertebal kecurigaan publik terhadap integritas aparat.

“Sangat ironis ketika institusi mengklaim kepatuhan pelaporan di atas 99 persen, tetapi perwira tinggi dengan jabatan strategis seperti Kadiv TIK, Kadivkum, hingga mantan Dirtipidnarkoba justru tidak ditemukan laporannya. Padahal, aturan KPK dan Perkapolri sudah tegas mewajibkan pejabat eselon I, eselon II, maupun penyidik untuk transparan melaporkan harta kekayaannya,” kata Wandi dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Wandi menilai pembangkangan kewajiban lapor di level perwira tinggi dipicu oleh lemahnya mekanisme pengawasan internal serta sanksi yang sebatas formalitas administratif.

Semua Fraksi Setuju, RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna DPR
Baca Juga

Semua Fraksi Setuju, RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna DPR

Ia mendesak pimpinan Polri bertindak tegas sekaligus meminta lembaga pengawas keuangan ikut turun tangan.

“Pengawasan internal lewat Itwasum jangan hanya tajam ke bawah tetapi tumpul terhadap perwira tinggi. Kapolri harus menjatuhkan sanksi disiplin yang nyata, sementara KPK bersama PPATK perlu proaktif menelusuri kewajaran harta kekayaan para tersangka tersebut agar LHKPN tidak sekadar menjadi macan kertas,” ujarnya.

Celah Regulasi dan Pengawasan Simbolis

Ketua IM57+ Institute sekaligus mantan penyidik KPK Lakso Anindito menegaskan bahwa kewajiban LHKPN melekat pada jabatan eselon I dan fungsi penegakan hukum. Ia menduga ketiadaan data para jenderal di situs e-LHKPN disebabkan kelalaian pelaporan, bukan kendala sistem KPK.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman menilai rendahnya kepatuhan dipicu ketiadaan sanksi pidana dalam UU Nomor 28 Tahun 1999. Pasal 20 ayat (1) undang-undang tersebut maupun Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024 membatasi penindakan hanya berupa rekomendasi sanksi administratif kepada pimpinan instansi.

“Sanksi itu dikembalikan kepada masing-masing instansi untuk memberikan sanksi. Dan akibatnya, hampir tidak ada instansi yang menerapkan mekanisme sanksi bagi para pejabatnya yang tidak patuh,” ujar Zaenur.

Ia mengusulkan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk memasukkan ketentuan peningkatan kekayaan secara tidak sah (illicit enrichment) bagi pejabat yang tidak melaporkan hartanya secara benar.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menambahkan bahwa mekanisme pengawasan internal melalui Itwasum sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2017 cenderung berjalan simbolis tanpa proses klarifikasi aset riil.

“LHKPN tak lebih dari sekadar laporan administratif. Kepatuhan memberikan LHKPN tidak seiring dengan perubahan perilaku di lingkungan Polri,” kata Bambang.

(Toni)