300 Pasukan BKO Brimob Kaltim dan Bali Resmi Dikerahkan Polda Kalbar ke 8 Titik Rawan Karhutla

“Pengiriman pasukan ini berikut dengan sarana-prasarana adalah merupakan wujud perhatian dan kehadiran negara yang sangat nyata terhadap berbagai permasalahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat khususnya.” Ujarnya

Kehadiran 300 personel BKO Brimob ini melengkapi kekuatan organik Polda Kalbar yang telah lebih dulu berjibaku memadamkan api di lapangan. Secara keseluruhan, total aparat kepolisian yang diterjunkan untuk mengatasi krisis karhutla ini menembus angka lebih dari 2.500 personel.

“Jajaran Polda Kalimantan Barat sebelumnya sudah menggelar pasukan sejumlah 2.298 pasukan. Untuk jajaran polda hari ini kita mendapat tambahan 300 unsur Brigade Mobil. Kemudian nanti ada delapan personel yang mendukung kegiatan-kegiatan sosialisasi di beberapa wilayah yang sudah kita agendakan untuk upaya-upaya door-to-door kepada masyarakat,” papar Kapolda.

Seluruh kekuatan tersebut beserta sarana dan prasarana pemadaman akan didistribusikan ke delapan wilayah kabupaten yang terbagi dalam tiga zona penanganan prioritas:

• Zona Pertama (Kerawanan Tinggi): Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, dan Melawi. Wilayah ini mendapat perhatian khusus karena tingkat eskalasi dan kerawanan titik api yang relatif sangat tinggi.
• Zona Kedua (Antisipasi Perbatasan): Kabupaten Sambas dan Sanggau.
• Zona Ketiga (Area Tengah dan Selatan): Kabupaten Bengkayang, Mempawah, dan Kayong Utara.

Di sisi lain, penanganan taktis di lapangan juga diperkuat dengan rekayasa hidrologi untuk menjamin ketersediaan logistik air pemadaman. Berdasarkan koordinat titik rawan yang dipetakan, kepolisian melakukan deteksi lokasi pengeboran serta mewajibkan perusahaan setempat untuk ikut andil. 

“Selain itu, kepolisian menyiapkan embung dan parit di sekitar kawasan rawan sebagai sumber air pemadaman,” jelasnya. 

Sebagai penutup, Alberd mengingatkan bahwa penanganan karhutla harus selalu mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi aktivitas pembakaran yang menimbulkan dampak meluas terhadap kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan, kelumpuhan aktivitas ekonomi, hingga memicu protes dan merusak hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain akibat kabut asap lintas batas. 

(Hendrawan)