Antrean SPBU Mengular di Sintang, HMI Fisip Untan Soroti Kegagalan Distribusi Pertamina

Bencana kemarau panjang yang menyurutkan debit Sungai Kapuas kembali memicu kelumpuhan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, pada Jumat (25/9/2026). Antrean kendaraan yang mengular panjang di berbagai SPBU dinilai sebagai bukti lambatnya langkah antisipasi dari pemerintah daerah dan Pertamina, mengingat surutnya jalur sungai tersebut merupakan fenomena alam tahunan yang semestinya sudah bisa diprediksi.

Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fisip Universitas Tanjungpura asal Sintang, Triyanto Habib Sya’Bani, menyoroti kegagalan sistem logistik di tengah krisis ini. Menurutnya, klaim pemerintah maupun pihak terkait mengenai melimpahnya stok BBM tidak akan ada artinya jika bahan bakar tersebut gagal merata dan tidak sampai ke tangan masyarakat secara tepat waktu.

“Kalau memang kuota BBM untuk Sintang masih mencukupi bahkan disebut lebih besar dibandingkan kondisi normal, maka yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana BBM tersebut dapat terdistribusi secara efektif sampai kepada masyarakat. Karena yang dirasakan masyarakat hari ini bukan sekadar persoalan kuota, tetapi adanya antrean panjang dan kesulitan mendapatkan BBM,” ujar Habib dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).

Penurunan debit air Sungai Kapuas yang selama ini menjadi urat nadi transportasi logistik bukanlah sebuah kejutan iklim yang tiba-tiba. Habib menegaskan, dalih faktor alam tidak bisa lagi dijadikan alasan pembenaran atas kekacauan manajemen distribusi. Publik membutuhkan langkah preventif yang matang, bukan sekadar penanganan reaktif yang baru dilakukan setelah antrean SPBU mengular panjang.

“Kemarau merupakan kondisi yang berulang setiap tahun. Karena itu, persoalannya bukan hanya bagaimana merespons ketika antrean sudah terjadi, tetapi bagaimana sistem distribusi dipersiapkan sebelum gangguan terjadi. Penambahan armada memang menjadi salah satu langkah, tetapi masyarakat juga perlu mendapatkan kepastian mengenai ketersediaan dan waktu distribusi BBM,” katanya.

Lebih jauh, kelumpuhan distribusi ini menciptakan efek domino bagi perekonomian lokal. Waktu produktif warga terbuang sia-sia di jalan hanya untuk berburu bahan bakar, yang secara langsung mengancam denyut nadi usaha kecil hingga operasional harian masyarakat.

“Kita perlu melihat persoalan ini dari perspektif masyarakat. Ketika masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM, tentu ada biaya waktu dan aktivitas ekonomi yang ikut terdampak. Nelayan, pelaku UMKM, pekerja, hingga masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk aktivitas sehari-hari membutuhkan kepastian distribusi BBM,” lanjut Habib menyoroti dampak ekonomi krisis tersebut.

Kendati turut mengapresiasi upaya koordinasi antara Pemkab Sintang dan Pertamina melalui penambahan armada darat, Habib menilai langkah pemadaman kebakaran tersebut masih belum cukup. Ia menuntut adanya transparansi informasi dan komunikasi publik yang baik. Warga tidak boleh hanya dijejali narasi bahwa stok berstatus aman tanpa mengetahui realita di lapangan.

“Masyarakat jangan hanya mengetahui bahwa stok BBM mencukupi, tetapi juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai distribusinya. Ketika ada gangguan, masyarakat perlu tahu apa penyebabnya, apa langkah yang sedang dilakukan, dan kapan kondisi distribusi diperkirakan kembali normal,” tegasnya.

Sebagai penutup, ia mendesak evaluasi total dan perombakan tata kelola logistik agar krisis energi di wilayah hulu ini tidak terus menjadi tradisi tahunan yang dibiarkan setiap musim kemarau tiba.

“Jangan sampai kita selalu menunggu antrean panjang baru kemudian melakukan penanganan. Kondisi kemarau dan surutnya Sungai Kapuas merupakan persoalan yang dapat berulang. Maka yang dibutuhkan adalah sistem distribusi yang adaptif, koordinasi yang kuat, serta informasi yang terbuka kepada masyarakat,” pungkasnya.

(Hendrawan)

Antrean SPBU Mengular di Sintang, HMI Fisip Untan Soroti Kegagalan Distribusi Pertamina

Komentar