Pemkot Pontianak Raih Nilai 98,2 Indeks Reformasi Hukum 2026 Kategori Istimewa

Berdasarkan surat resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI, penilaian dilakukan untuk mengukur pelaksanaan reformasi hukum dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang berkualitas.

Pemkot Pontianak mencatatkan nilai maksimal pada beberapa variabel penilaian utama.

Variabel unggulan tersebut mencakup koordinasi harmonisasi peraturan perundang-undangan bersama Kementerian Hukum, kualitas re-regulasi atau deregulasi peraturan berdasarkan hasil evaluasi, serta penataan basis data (database) peraturan.

Proses harmonisasi dinilai krusial agar seluruh Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tidak menabrak aturan hukum yang lebih tinggi.

“Setiap kebijakan publik harus memiliki dasar hukum yang baik. Kalau regulasinya tertata, pelaksanaannya lebih mudah dikawal dan manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat,” jelas Edi.

Langkah evaluasi dan deregulasi terus dilakukan secara berkala guna memangkas pasal-pasal yang berpotensi menghambat jalur perizinan serta rantai birokrasi.

Integrasi basis data hukum daerah turut dikembangkan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik bagi akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat umum.

“Informasi hukum harus mudah diakses. Masyarakat berhak mengetahui aturan yang berlaku, baik terkait pelayanan, perizinan, pajak dan retribusi, lingkungan, maupun pembangunan,” ujarnya.

Apresiasi disampaikan kepada seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pengawalan produk hukum di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Predikat kategori istimewa tersebut diharapkan dapat dipertahankan guna menjamin kemudahan serta keadilan layanan bagi publik.

“Nilai istimewa ini harus kita pertahankan. Yang lebih penting, reformasi hukum harus terasa dalam pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, dan adil,” pungkas Edi.

(Hendrawan)