Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mempercepat penuntasan prasarana dasar pemerintahan, pemindahan aparatur sipil negara (ASN), serta realisasi proyek investasi swasta guna mengejar target IKN resmi menjadi ibu kota politik pada 2028, Sabtu, (26/9/2026).
Pemaparan perkembangan pembangunan ibu kota baru tersebut disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono saat menerima kunjungan kerja Bisnis Indonesia Group di Kantor Otorita IKN, Kalimantan Timur, pada Rabu (23/9/2026).
Fokus penyiapan fasilitas fisik perkantoran dan hunian aparatur negara dipaparkan dalam penjelasannya. Saat ini kapasitas perkantoran diperluas dari 16 tower menjadi 20 tower di luar kompleks Sekretariat Negara dan Sekretariat Presiden, yang dirancang mampu menampung sekitar 15.000 ASN.
Hingga kini, sebanyak 1.800 ASN dari OIKN, Kementerian PU, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kemenkes, Kemenhub, BIN, perbankan, dan koperasi telah mulai berkantor di kawasan tersebut.
Baca Juga Progres Pembangunan Kawasan Legislatif di IKN Capai 14,8 Persen, Ketua DPD Minta Kawal Ketat IKN
Kebutuhan pemindahan kementerian teknis tahap awal dibeberkan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Urgensi penugasan instansi strategis diuraikan dalam keterangannya.
“Misalnya, pembebasan lahan masih butuh ATR/BPN, pelepasan kawasan hutan butuh kehutanan. Kemudian, perhubungan juga untuk bandara, kesehatan dan rumah sakit. Ada 16 kementerian dan lembaga itu sudah kita identifikasi,” kata Basuki Hadimuljono, Rabu, (23/9/2026).
Berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025, sekitar 4.000 ASN dijadwalkan berpindah secara bertahap ke IKN hingga periode 2027–2028.
Dari aspek permodalan, pembiayaan IKN ditopang oleh alokasi APBN 2025–2028 senilai Rp48,8 triliun melengkapi belanja konstruksi sebelumnya sebesar Rp90 triliun hingga akhir 2024. Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) mencatatkan nilai komitmen Rp134 triliun dari 13 pemrakarsa, di mana persetujuan pemerintah telah mencapai Rp117 triliun untuk proyek 109 unit rumah tapak dan delapan tower apartemen. Sementara itu, realisasi investasi swasta tercatat telah menembus Rp71 triliun dan mulai memasuki tahap konstruksi fisik di lapangan.
Baca Juga Tertibkan Bangunan Liar di Tahura Bukit Soeharto, Tim Gabungan IKN Amankan Hutan Konservasi
Sejumlah proyek mancanegara meliputi Star Bright asal China senilai Rp1,5 triliun untuk empat tower hunian dan kantor, Dian Jaya asal Korea Selatan sebesar Rp2,5 triliun untuk 21 tower komersial, serta investasi Ayedh Dejem asal Uni Emirat Arab (UEA) senilai Rp4 triliun untuk pembangunan pusat perbelanjaan di atas lahan 10 hektare.
Dari dalam negeri, Artha Graha bersiap membangun Nusantara Park seluas 3,8 hektare, konsorsium Boy Thohir dan Taman Safari menyiapkan kebun binatang seluas 70 hektare, serta Plataran mengembangkan fasilitas glamping. Ketersediaan infrastruktur utilitas dasar ditekankan sebagai kunci masuknya pemodal. Faktor pendorong keyakinan pelaku usaha dipaparkan lebih lanjut dalam keterangannya.
“Kuncinya adalah melengkapi prasarana dasar. Investor akan segera membangun kalau jalan, air, dan listriknya sudah ada,” ujar Basuki.
Kepastian realisasi linimasa dinilai menghapus keraguan kalangan dunia usaha.
“Tadinya mereka berpikir, ‘Saya tunggu saja nanti 2028.’ Sekarang mereka sudah siap-siap karena sudah yakin 2028 itu akan terjadi,” katanya.
Pada sektor konektivitas transportasi, Bandara IKN dengan landas pacu 3.000 x 45 meter disiapkan melayani penerbangan komersial dan ditargetkan menjadi embarkasi langsung haji dan umrah untuk kawasan Indonesia Timur. Peluang serapan pasar penerbangan jemaah luar negeri diuraikan dalam analisisnya.
Baca Juga Komisi III DPR RI Dukung Kejagung Kawal Pembangunan IKN
“Kebutuhan minimal 400 jemaah [per penerbangan] saya kira enggak terlalu susah karena ada [pasar dari] Kalsel, Kaltim, Kaltara, dan Sulawesi Barat,” ujarnya.
Akses darat turut dipercepat melalui Jalan Tol IKN yang kini menyisakan 2,8 kilometer dari total panjang 57 kilometer, sehingga waktu tempuh bandara ke KIPP diproyeksikan terpangkas menjadi 15 hingga 20 menit. Komitmen eksekusi perencanaan lapangan ditegaskan dalam pernyataannya.
“Sebagus apa pun plan, tapi kalau tidak dieksekusi ya jadi bad plan. Tinggal willingness to do,” kata Basuki.
Pergeseran beban kerja konstruksi turut mengubah dinamika ketenagakerjaan lokal. Dari masa puncak yang sempat menyerap 27.000 pekerja, saat ini tercatat sekitar 8.000 pekerja aktif yang ditempatkan di 32 tower Hunian Pekerja Konstruksi (HPK). Fluktuasi jumlah tenaga kerja konstruksi dijelaskan dalam paparannya.
“Dulu saat peak-nya sempat 27.000 pekerja 3 shift, sampai kos-kosan [warga] pun mahal,” ujarnya.
Secara tata ruang, yurisdiksi OIKN membentang seluas 252.000 hektare dengan luas daratan 205.000 hektare atau setara hampir empat kali luas Jakarta, bukan sekadar KIPP seluas 6.000 hektare. Pembangunan menerapkan pendekatan re-wilding hutan tropis serta pembuatan Jembatan Koridor Satwa agar keanekaragaman hayati tidak terfragmentasi.
Kedisiplinan domisili dan penataan kultur kerja ASN yang bertugas di IKN ditekankan secara lugas. Kewajiban menetap dan menjadikan IKN sebagai basis utama diserukan kepada seluruh aparatur.
Baca Juga Buka KRTI 2026 di IKN, Rektor ITK Soroti Peran Strategis Teknologi Nirawak
“Saya sudah kumpulkan semua dan saya tegaskan, ‘saya enggak mau dengar, Jumat nanti, Pak, kami izin pulang.’ Enggak ada! Pulang itu ke IKN, kalau ke Jakarta itu pergi [perjalanan dinas],” kata Basuki.
Penetapan status domisili permanen ditegaskan lewat perumpamaan ibadah.
“Jadi sekarang kalau kami yang beragama Islam, yang jamak qasar itu kalau pergi ke Jakarta. Di sini [IKN] enggak boleh jamak qasar karena ini sudah rumahnya,” ujarnya.
Target penyelesaian seluruh infrastruktur trias politika dirumuskan sebagai penutup pemaparannya.
“Target kita 2028 insya Allah dedicated [fasilitas untuk] eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu selesai sehingga resmi menjadi Ibu Kota Politik,” kata Basuki.
Penyelesaian sarana eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara simultan diproyeksikan mengukuhkan fungsi IKN secara penuh sebagai pusat gravitasi pemerintahan nasional pada 2028.
(Tony)
