Otorita IKN mencatat capaian fisik kawasan legislatif 25,40 persen dan yudikatif 32,83 persen hingga pertengahan November 2026, Minggu (15/11/2026). (Dok. OIKN)
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat rata-rata capaian fisik proyek gedung dan jalan di kawasan legislatif sebesar 25,40 persen dan di kawasan yudikatif 32,83 persen hingga pertengahan November 2026. Data itu disampaikan setelah Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono meninjau sejumlah proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Minggu (15/11/2026).
Peninjauan dimulai dari lokasi pembangunan Gedung Sidang Paripurna di kawasan legislatif, lalu berlanjut ke pembangunan Gedung Mahkamah Agung di kawasan yudikatif. Rombongan juga memantau proyek investasi swasta dan kolam retensi.
(Dok. OIKN)
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar menyatakan seluruh pekerjaan masih berjalan sesuai jalur yang ditetapkan. Pernyataan itu ia sampaikan dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
“Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target di akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target,” ujarnya.
Berdasarkan data pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (design and build) di kawasan legislatif, pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mencapai 22,75 persen dan Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 24,33 persen. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) I tercatat 21,91 persen, Gedung DPR II 21,66 persen, dan Gedung Sidang Paripurna 20,25 persen. Jalan di kawasan legislatif telah mencapai 41,49 persen.
Di kawasan yudikatif, Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan mencapai 26,52 persen, sedangkan Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial 25,27 persen. Jalan di area itu mencatat capaian tertinggi, yakni 46,69 persen.
Aswin menyampaikan bahwa Basuki memberi perhatian khusus pada kualitas konstruksi dan standar desain, termasuk untuk kawasan terpadu investasi swasta, agar selaras dengan standar ibu kota dan kebutuhan pasar. Ia mengutip arahan Basuki.
“Bapak Kepala memberikan arahan-arahan dan masukan terkait dengan pelaksanaan pembangunan, standar desain dan harapan pembangunan ke depan maupun investasinya. Di situ Pak Kepala juga menyampaikan pesan bahwa pembangunannya konstruksinya harus serius, termasuk juga desainnya,” ujar Aswin.
Basuki juga meninjau lokasi pembangunan kawasan terpadu PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Investor asal China itu memulai konstruksi sejak Juli 2026 dengan nilai investasi Rp1,25 triliun.
Peninjauan ditutup di kolam retensi SM-02 berkapasitas 243.000 meter kubik, yang progres fisiknya sekitar 70 persen. Realisasi seluruh paket kolam retensi mencapai 33,91 persen per Selasa (10/11/2026), dengan proyeksi 56,62 persen pada akhir tahun. Kolam itu bagian dari konsep kota spons (sponge city) untuk mengelola limpasan air dan mendukung konservasi sumber daya air, serta melengkapi jaringan perpipaan air minum.
Percepatan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif beserta infrastruktur pendukungnya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Tahap II Pembangunan IKN periode 2025–2029. Otorita IKN menyatakan pembangunan itu dimaksudkan melengkapi ekosistem pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
