Menghadapi ancaman fenomena El Nino yang diprediksi memicu kemarau terpanjang dalam tiga dekade terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah eskalasi mitigasi secara masif pada Kamis (13/8/2026), KLH resmi mengoperasikan Kantor Daerah Operasi (Daops) Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan (Brigade Karla) pertama di Indonesia yang berpusat di Kabupaten Kubu Raya dan diresmikan oleh Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, Kalimantan Barat.
Langkah strategis ini menandai pergeseran paradigma penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dari yang semula reaktif berfokus pada pemadaman, menuju tindakan preventif dan preemtif yang mengikat komitmen seluruh pemangku kepentingan.
Rangkaian agenda ini diawali dengan Apel Pagi Pemadaman Karhutla di Lapangan Kantor Brigade Karla Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya. Apel yang dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, Rizal Irawan, ini tidak hanya menjadi simbol peresmian, tetapi juga ajang konsolidasi akbar lintas sektoral.
Turut berbaris dalam apel tersebut jajaran otoritas terkait, meliputi Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan, Kepala Bidang Wilayah III Pusdal LH Kalimantan, Kepala Seksi Wilayah II Balai Penegakan Hukum LH Banjarmasin, serta Kepala Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove (BPEGM) Wilayah Kalimantan Yunus Sudaryanti.
Baca Juga Antisipasi El Nino Panjang, KLH Resmikan Daops Brigade Karla Pertama di Kubu Raya
Kolaborasi taktis di tingkat wilayah juga diperkuat dengan kehadiran Kepala Dinas Lingkungan dan Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kubu Raya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kubu Raya, hingga Kepala Daops Manggala Agni VIII/Pontianak.
Dalam amanatnya, Rizal Irawan menegaskan bahwa kehadiran Daops ini merupakan sentral sinergi yang meleburkan sekat-sekat antar instansi .
“Kantor ini menjadi rumah semua orang, kementerian, lembaga, siapapun yang peduli terhadap kebakaran lahan maupun hutan. Bukan hanya milik KLH, tapi milik semua. Rekan-rekan Masyarakat Peduli Api (MPA) mulai dari MPA Desa Limbung, Rasau Jaya Umum, Wonodadi, Kuala Dua, hingga Parit Baru, siapapun boleh menganggap ini menjadi rumahnya,” tegas Rizal Irawan di hadapan para peserta apel.
Baca Juga Karhutla Meluas di Kubu Raya, TNI dan Polri Perkuat Sinergi Pemadaman
Fokus Pencegahan dan Inspeksi Infrastruktur Gambut
Kubu Raya mencetak sejarah sebagai titik nol dari cetak biru KLH yang menargetkan pembentukan 13 Daops serupa di seluruh Indonesia dalam kurun lima tahun ke depan. Menyoroti urgensi situasi iklim, Deputi KLH memberikan pernyataan tajam bahwa sekadar memadamkan api tak lagi cukup untuk mengatasi krisis kabut asap.
“Penanggulangan kebakaran ini bukan hanya memadamkan, tapi yang paling penting saat ini adalah preventif dan preemtif. Apalagi saat ini El Nino cukup panjang, prediksinya ini kemarau terpanjang selama 30 tahun terakhir,” ujar Rizal.
Usai apel, rombongan langsung bergerak ke lapangan guna meninjau lahan bekas terbakar dan mengecek kesiapan tata kelola air gambut. Berdasarkan standar teknis BPEGM, pemerintah dan pihak swasta diwajibkan menerapkan infrastruktur sekat kanal dengan variasi bentang 3 meter, 4 meter, dan 5 meter. Infrastruktur ini krusial untuk menjaga pembasahan lahan (rewetting) dan stabilitas tinggi muka air tanah agar area gambut tidak mudah tersulut.
Selain menyasar kesadaran masyarakat sipil, pemerintah juga memberikan atensi keras terhadap kepatuhan korporasi di sektor perkebunan dan kehutanan. Ketegasan ini disampaikan langsung di hadapan para pelaku usaha yang turut dipanggil dalam agenda tersebut, di antaranya Direktur PT Putra Lirik Domas, Direktur PT Sumatera Unggul Makmur, dan Direktur PT Agro Alam Nusantara.
Rizal Irawan memaparkan, KLH telah melayangkan surat instruksi tegas kepada sekitar 2.500 perusahaan untuk menyiapkan peralatan pemadaman awal, menyiagakan personel terlatih, dan merawat sekat kanal. Hingga pertengahan Agustus ini, 70 persen perusahaan dilaporkan telah merespons dan memberikan bukti kesiapannya.
Baca Juga Tim Gabungan Padamkan Kebakaran Lahan Gambut 2,5 Hektare di Muara Pawan Ketapang
Di akhir peninjauan, Rizal kembali menggarisbawahi regulasi mutlak operasional bagi seluruh tim di lapangan, yakni standarisasi keselamatan jiwa. Ia menginstruksikan seluruh personel wajib mengenakan masker dan sepatu bot, terutama saat bertugas menaklukkan api di medan gambut yang sangat rawan amblas.
“Memadamkan karhutla penting, namun juga sangat penting untuk menjaga keselamatan diri dan kesehatan,” tutupnya.
Melalui operasionalisasi Daops Brigade Karla Kubu Raya yang melibatkan multi-pihak yang solid dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, penegak hukum, perangkat desa, korporasi, hingga akar rumput upaya mitigasi karhutla kini bertumpu pada satu komando strategis guna memastikan kemarau panjang tahun ini tidak melumpuhkan Kalimantan akibat darurat asap.
(Hendrawan)
