Lapor Pembakaran Lahan Diduga Libatkan Legislator, Warga Mempawah Mengaku Diteror

Pihak kuasa hukum mendesak penyidik kepolisian tidak memisahkan rangkaian teror tersebut dari penanganan perkara pokok karhutla yang sedang bergulir. Kesiapan penyerahan bukti elektronik kepada tim penyidik ditegaskan dalam penjelasannya.

“Bukti-bukti yang dimiliki klien kami siap diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diperiksa dan diverifikasi. Kami meminta prosesnya berjalan objektif berdasarkan alat bukti,” katanya.

Polres Mempawah diminta melakukan uji forensik dan olah tempat kejadian perkara secara menyeluruh, mencakup verifikasi status kepemilikan lahan, titik koordinat pembakaran, kalkulasi luasan area terdampak, motif pembakaran, hingga penelusuran aktor intelektual di balik aktivitas tersebut. Prinsip kehati-hatian serta kepatuhan pada prosedur hukum acara ditegaskan kembali dalam keterangannya.

“Yang kami dorong adalah proses hukum yang transparan dan objektif. Ada dugaan yang dilaporkan, ada bukti yang akan disampaikan, dan selanjutnya menjadi kewenangan penyidik untuk menguji seluruhnya,” tegas Eka.

Penyelidikan kepolisian diharapkan berjalan profesional tanpa terpengaruh status sosial maupun jabatan politik pihak yang dilaporkan, seraya menjamin keselamatan warga yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk melapor. Penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah disampaikan sebagai penutup pernyataannya.

“Biarkan aparat bekerja berdasarkan fakta dan bukti. Kami menghormati asas praduga tidak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada penyidik,” pungkasnya.

Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Mempawah diharapkan segera menjadwalkan klarifikasi terhadap para saksi serta memverifikasi rekaman bukti elektronik guna memastikan kepastian hukum kasus pembakaran lahan tersebut.

(Roska)