Kebakaran di Tahura Bukit Soeharto, Jejak Pohon Ditebang Lalu Dibakar Terkuak

Pemeriksaan fakta di lapangan mendapati indikasi kuat adanya aktivitas pembersihan areal secara ilegal, ditandai temuan tunggul pohon berukuran besar yang sengaja ditebang sebelum kawasan tersebut dilaporkan terbakar.

Kejanggalan kronologi perusakan tegakan kayu sebelum api menyala dibeberkan lebih lanjut dalam keterangannya.

“Kita melihat sendiri di sini ada bekas tebangan. Ada pohon-pohon besar yang ditebang kemudian area ini dilaporkan sebagai area terbakar. Jadi kuat dugaan bahwa setelah dilakukan penebangan, areal ini juga dilakukan pembakaran,” kata Myrna A. Safitri.

Kondisi tanah gambut dan vegetasi kawasan konservasi tersebut kian rentan dipicu ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino, sementara proses pemulihan ekosistemnya berjalan lambat sejak kebakaran besar pada 1997 silam.

Ancaman kepunahan keanekaragaman hayati akibat terbakarnya habitat satwa di kawasan hutan lindung menjadi sorotan utama di lapangan.

“Ini adalah untuk keselamatan kita semua. Ini adalah untuk keselamatan makhluk hidup yang ada juga karena bisa dibayangkan areal ini terbakar, berapa banyak makhluk hidup yang harus kehilangan habitatnya,” katanya.

Proses hukum mulai berjalan dengan masuknya satu perkara perambahan ke tahap penyidikan serta penahanan seorang tersangka perusak kawasan. Pentingnya langkah nyata di lapangan di luar aturan tertulis ditekankan guna menghentikan alih fungsi lahan konservasi.

“Seluruh pihak harus betul-betul berkomitmen, tidak hanya lisan, tidak hanya di atas kertas, tetapi juga di dalam tindakan untuk melindungi Tahura Bukit Soeharto,” tegas Myrna A. Safitri.

Tindakan represif disiapkan terhadap pihak-pihak yang mengabaikan peringatan perlindungan kawasan hutan lindung negara. Penindakan pidana ditegaskan kembali sebagai jalan terakhir bagi para pelaku perusakan lingkungan.

“Kalau himbauan-himbauan yang telah diberikan oleh Otorita IKN, upaya-upaya persuasi dan dialog telah dilakukan dan itu juga tidak diindahkan, maka tentu saja jalan terakhir adalah kita akan melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkas Myrna A. Safitri.

(Tony)