Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Nasional

Jaringan Masyakat Sipil 6 Wilayah Tolak Skema Co-Firing Kayu PLTU

Ajau Suwandi
Ajau Suwandi
Minggu, 25 Oktober 2026 · 23:551 menit baca
Jaringan Masyakat Sipil 6 Wilayah Tolak Skema Co-Firing Kayu PLTU
Massa aksi dari aliansi masyarakat sipil membentangkan spanduk penolakan terhadap penggunaan kayu sebagai bahan bakar pembangkit listrik di tengah kepungan asap karhutla, Minggu (25/10/2026). Foto: Parapara.id

Bertepatan dengan peringatan Hari Aksi Internasional Big Bad Biomass, aliansi masyarakat sipil dari Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, hingga Papua Selatan melayangkan kritik keras terhadap program energi biomassa pemerintah.

Skema penggunaan bahan bakar kayu untuk pembangkit listrik (co-firing PLTU) dinilai sebagai solusi energi palsu yang merusak hutan dan memicu lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Juru Kampanye Trend Asia, Amalya Reza, menegaskan bahwa transisi energi tidak boleh mengorbankan hutan alam demi perkebunan monokultur Hutan Tanaman Energi (HTE).

Berdasarkan data Trend Asia per Agustus 2026, terdeteksi 32.021 titik panas (hotspot) di seluruh Indonesia, di mana 1.540 titik panas berada di dalam kawasan konsesi HTE.

Pantau Gunung Arjuno-Welirang Via Udara, Kepala BNPB Kristomei Sianturi Imbau Warga Hentikan Pembakaran Lahan
Baca Juga

Pantau Gunung Arjuno-Welirang Via Udara, Kepala BNPB Kristomei Sianturi Imbau Warga Hentikan Pembakaran Lahan

“Masyarakat perlu tahu bahwa pemerintah bukan hanya membiarkan kayu terbakar di hutan, tetapi juga telah cukup lama membakar kayu di PLTU yang di-branding sebagai energi terbarukan,” kata Amalya Reza.

“Transisi energi harus meninggalkan bioenergi yang bergantung pada kebun monokultur skala besar, dan membabat hutan untuk itu. Transisi energi harus muncul dari komunitas dan tidak merusak hutan dan lahan. Dengan segala kebakaran yang terjadi, pemerintah harusnya malu masih mendorong bioenergi yang membakar hutan sebagai energi terbarukan,” ujar Amalya Reza, Minggu (25/10/2026).

Protes serupa digelorakan di berbagai daerah. Direktur Eksekutif Link-AR Borneo, Ahmad Syukri, mengungkapkan Kalimantan Barat menyumbang lebih dari sepertiga titik panas nasional dengan luas HTE mencapai 405.000 hektare.

Sementara di Palangka Raya, Direktur Eksekutif WALHI Kalteng, Janang Firman Palanungkai, menyoroti ribuan warga yang terserang ISPA akibat kabut asap karhutla di sekitar lokasi konsesi HTE.

Kasus ISPA Tembus 333 Ribu, Kemenkes dan BNPB Siagakan Ribuan Puskesmas Tangani Karhutla
Baca Juga

Kasus ISPA Tembus 333 Ribu, Kemenkes dan BNPB Siagakan Ribuan Puskesmas Tangani Karhutla

Protes juga menyuarakan perlindungan tanah adat dan ruang hidup masyarakat di Pulau Buru (Maluku), Lombok Timur (NTB), Sukabumi dan Indramayu (Jawa Barat), hingga proyek bioetanol di Merauke (Papua Selatan).

(Ajau)