Percepat Pemulihan Penyintas, BNPB Kebut Pembangunan Ratusan Huntara Gempa NTT

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mendampingi pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) agar para penyintas dapat segera berpindah dari pos pengungsian, Senin (28/9/2026).

Pada fase transisi darurat menuju pemulihan pascagempa Flores yang terjadi pada Agustus 2026 lalu, BNPB bersama pemerintah daerah di tujuh kabupaten terdampak menyediakan dua skema bantuan hunian bagi warga dengan kategori rumah rusak berat, yakni Dana Tunggu Hunian (DTH) atau fasilitas huntara.

Sebagian besar warga tercatat lebih memilih bantuan huntara dibanding DTH.

Berdasarkan data pemutakhiran BNPB per 28 September 2026, progress pembangunan huntara di Kabupaten Manggarai mencapai 110 unit yang sedang dikerjakan dengan rincian 50 unit melebihi progres 50 persen dan 60 unit di bawah 50 persen serta 4 unit telah selesai dari total verifikasi 1.494 rumah rusak berat.

Sementara itu, di Kabupaten Manggarai Timur, sebanyak 561 unit huntara insitu maupun eksitu sedang dalam proses pengerjaan dan 6 unit telah selesai dibangun dari target tahap pertama sebanyak 1.305 unit.

Di Kabupaten Ngada, sebanyak 6 unit huntara mandiri serta 5 unit huntara insitu telah rampung, sedangkan 272 unit lainnya masih dalam penyelesaian.

Progres signifikan juga terlihat di Kabupaten Nagekeo dengan 9 unit huntara insitu yang telah rampung 100 persen dan 173 unit dalam proses pengerjaan dari total 314 rumah rusak berat. Di Kabupaten Sikka, 2 unit huntara telah berdiri—terdiri dari 1 unit tipe keluarga dan 1 unit tipe komunal untuk 5 hunian—serta 25 unit dibangun secara paralel.

Di Kabupaten Ende, sebanyak 7 unit huntara telah rampung dan 7 unit lainnya dalam pengerjaan.

Adapun Pemda Kabupaten Manggarai Barat masih melakukan pendataan warga yang beralih memilih opsi huntara untuk penyusunan Surat Keputusan (SK) penerima bantuan by name by address.

BNPB menegaskan penentuan titik pendirian huntara dilakukan bertahap sesuai hasil penetapan pemerintah daerah serta melalui proses sosialisasi dan diskusi bersama warga.

Secara bersamaan, kabupaten terdampak juga mulai menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

(Roska)

Percepat Pemulihan Penyintas, BNPB Kebut Pembangunan Ratusan Huntara Gempa NTT

Komentar