Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Nasional

Gerai Koperasi Merah Putih Diperiksa, Ombudsman Soroti Status Lahan

Achmad Fatoni
Achmad Fatoni
Rabu, 18 November 2026 · 21:062 menit baca
Gerai Koperasi Merah Putih Diperiksa, Ombudsman Soroti Status Lahan
Sejumlah mobil pikap dan truk bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih terparkir berjejer di lahan kosong Nusa Kirana, Rorotan, Jakarta Utara, Senin (16/11/2026). Ombudsman RI tengah mengawasi pelaksanaan program tersebut melalui 10 indikator, termasuk serah terima gerai dan inventarisasi. (Foto: Haluan)

Ombudsman RI mengawasi pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan meninjau 10 indikator, mulai dari model bisnis hingga kelayakan bangunan gerai.

Pengawasan ini menyasar Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) sebagai pelaksana program.

Anggota Ombudsman RI Radian Syam mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai aturan dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

“Sejak Mei 2026, Ombudsman RI ingin memastikan program yang menyentuh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia ini berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberi manfaat bagi anggota koperasi dan masyarakat,” ujar Radian.

Kemenkop Gelar Pelatihan Keuangan untuk 50 Bendahara Koperasi Desa Merah Putih se-Kalimantan Barat
Baca Juga

Kemenkop Gelar Pelatihan Keuangan untuk 50 Bendahara Koperasi Desa Merah Putih se-Kalimantan Barat

Program KDKMP dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Inpres Nomor 17 Tahun 2025.

Menurut Radian, program ini termasuk pelayanan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Karena itu, Ombudsman mengawasinya melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS). Mekanisme ini memungkinkan Ombudsman memeriksa sebuah program tanpa menunggu laporan masyarakat.

10 indikator yang diperiksa

Ombudsman meninjau 10 indikator dalam pengawasan ini:

Soal Skema Gaji PNS Lewat Koperasi Desa, DPR Minta Dibatalkan dan KemenPANRB Buka Suara
Baca Juga

Soal Skema Gaji PNS Lewat Koperasi Desa, DPR Minta Dibatalkan dan KemenPANRB Buka Suara

  1. model bisnis;
  2. modul pembentukan koperasi;
  3. inventarisasi koperasi;
  4. pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM);
  5. manajemen digital;
  6. sosialisasi masif;
  7. monitoring dan evaluasi;
  8. serah terima gerai;
  9. kesesuaian lokasi gerai;
  10. perizinan dan kelayakan bangunan.

Ombudsman juga memantau jumlah koperasi yang telah terbentuk melalui dasbor di laman resmi rms.kdkmpindonesia.co.id.

Pengawasan dilakukan dalam beberapa tahap. Ombudsman memeriksa 13 dokumen peraturan dan perjanjian, serta menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Menteri Koperasi.

Ombudsman juga meminta keterangan dari Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kota Batam, dan Pemerintah Kota Tual, serta meminta klarifikasi dari PT Agrinas Pangan Nusantara.

Selain itu, Ombudsman meninjau langsung 14 gerai koperasi di Purworejo, Batam, Tual, Mamuju, Demak, dan Jakarta Selatan.

Dari Kementerian Koperasi, yang disorot adalah pelaksanaan mandat Inpres Nomor 9 Tahun 2025, mulai dari penyusunan model bisnis hingga monitoring dan evaluasi.

Dari Agrinas Pangan Nusantara, Ombudsman menyoroti dua hal:

ICW Temukan Dugaan Mark-Up Rp 5,5 Triliun pada Proyek Pikap Koperasi Desa
Baca Juga

ICW Temukan Dugaan Mark-Up Rp 5,5 Triliun pada Proyek Pikap Koperasi Desa

  • kepastian status lahan lokasi gerai, termasuk apakah lahannya sudah bebas sengketa dan legal (clean and clear);
  • kepatuhan pada prosedur administrasi dalam pembangunan fisik gerai.

Ombudsman belum membeberkan temuannya. Hasil pemeriksaan dijadwalkan disampaikan kepada Kementerian Koperasi dan Agrinas Pangan Nusantara pekan depan.

Ombudsman juga meminta masyarakat yang menemui kendala dalam program ini untuk lebih dulu mengadu ke instansi penyelenggara.

Jika masalahnya tidak selesai, warga bisa melapor ke kantor pusat Ombudsman RI atau kantor perwakilan di daerah, termasuk di Kalimantan Barat.

“Kami berharap penyelenggaraan program ini terus diperbaiki sehingga koperasi desa dan kelurahan benar-benar dapat berfungsi sebagai pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Radian.

(Toni)