Soal Skema Gaji PNS Lewat Koperasi Desa, DPR Minta Dibatalkan dan KemenPANRB Buka Suara

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa rencana pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun PNS melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) masih bersifat wacana.

Pihaknya belum dapat membeberkan mekanisme teknis penggajian tersebut karena masih memantau perkembangan di tingkat kementerian.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Bob Arfan menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau dinamika pembahasan kebijakan tersebut.

“Kami terus mengikuti perkembangannya, mengingat hal ini juga masih wacana,” kata Bob Arfan.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengemukakan bahwa skema penyaluran gaji PNS melalui Koperasi Desa Merah Putih telah diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pematangan teknis.

Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menambahkan, usulan ini bertujuan memperluas daya saing dan kapasitas layanan keuangan koperasi agar setara dengan bank dan PT Pos Indonesia.

Kendati demikian, usulan tersebut mendapat kritikan keras dari parlemen. Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus meminta pemerintah membatalkan rencana penyaluran gaji ASN lewat koperasi.

Ia menilai skema tersebut tidak efisien, berpotensi memicu biaya administrasi baru, serta menyita waktu pegawai.

“Dengan menyalurkan gaji melalui Koperasi desa merah putih maka akan terjadi inefisiensi karena timbulnya biaya-biaya baru yang pada akhirnya akan menjadi beban para ASN lagi,” kata Deddy Sitorus.

Deddy berharap pemerintah tetap mempertahankan mekanisme penyaluran gaji ASN yang sudah berjalan melalui jaringan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) guna mencegah risiko gangguan sistem akuntansi maupun pengelolaan keuangan pegawai.

(Ajau)

Soal Skema Gaji PNS Lewat Koperasi Desa, DPR Minta Dibatalkan dan KemenPANRB Buka Suara

Komentar