Isu Pembatasan Konten Karhutla di Instagram Mencuat, Apa Kata Komdigi?

Mekanisme moderasi maupun peredaran konten karhutla di ruang siber disebut Angga sepenuhnya tunduk pada algoritma serta panduan komunitas (community guideline) milik penyedia platform digital bersangkutan.

“Di setiap platform itu ada community guideline. Artinya apa? Mereka dengan sistem yang mereka, juga melihat apakah itu konten itu melanggar community guideline mereka atau tidak,” kata Angga.

Keterbukaan terhadap kritik tajam dan masukan masyarakat menyangkut lambannya penanganan krisis kabut asap di berbagai daerah terdampak kembali digarisbawahi oleh pemerintah.

“Yang jelas kita nggak ada, kita, kita semua terbuka terhadap kritik, kita pun terbuka terhadap ataupun masukan yang ada,” tegasnya.

Tudingan bahwa aparatur negara sengaja membendung arus informasi bencana alam ditepis secara lugas dalam kesempatan yang sama.

“Sampai saat ini nggak ada. Nah, kita buktikan itu bahwa sekarang beredar, ada opini yang beredar bahwa ada pembatasan, ya tidak ada pembatasan, tapi harus juga jernih,” tambahnya.

Pentingnya ketepatan data dan fakta karhutla di media sosial turut ditekankan agar ruang publik terbebas dari ancaman disinformasi maupun kabar bohong.

“Terutama kita juga kan punya aturan. Kalau misalnya disinformasi, misinformasi, jadi tolong lebih dalam lagi untuk melihat sesuatu. Tugas kita adalah memverifikasi lagi bagaimana apakah berita itu benar atau tidak,” jelasnya.

Laporan faktual masyarakat yang mendokumentasikan sebaran titik api di lapangan dipandang pemerintah sebagai kontribusi berharga untuk mempercepat mobilisasi pemadaman bencana kabut asap.

“Terima kasih kalau berita itu benar, artinya itu membantu juga kepada pemerintah untuk bisa aksi lebih cepat terhadap penanggulangan bencana dan segala macam-macamnya,” pungkasnya.

(Hendrawan)