Komisi XII DPR Minta Pemerintah Utamakan Pembinaan ketimbang Penindakan Tambang Rakyat

“Persoalan pertambangan rakyat ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi penindakan. Mereka ini rakyat yang mencari nafkah untuk hidup dan menghidupi dapur di rumah, bukan perusahaan besar dengan modal besar,” ujarnya.

Mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode ini menegaskan perlunya pendampingan berkelanjutan dari pemerintah terkait aspek legalitas, keselamatan kerja, hingga tata kelola lingkungan hidup, mengingat keterbatasan pemahaman regulasi di tingkat bawah.

“Negara harus hadir membina dan menuntun mereka. Harus diberikan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban dalam pertambangan rakyat, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jangan dibiarkan berjalan sendiri tanpa arah, agar semuanya berjalan baik, utamanya dampak lingkungan agar termanajemenkan dengan baik,” jelasnya.

Cornelis menilai, lambatnya penerbitan WPR dan IPR oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi pemicu utama konflik horizontal dan vertikal yang melibatkan masyarakat, aparat, serta pemegang konsesi besar. Padahal, penataan tambang rakyat secara legal berpotensi menyumbang pendapatan bagi daerah dan negara melalui sektor pajak.

“Mereka siap bayar pajak dan ditertibkan, artinya yang dibutuhkan masyarakat ini adalah pendampingan dan kepastian hukum,” kata Cornelis.

Ia meyakini, aspek kepatuhan terhadap dampak lingkungan jangka panjang akan lebih mudah diwujudkan jika hak pengelolaan diberikan secara resmi kepada komunitas lokal.

“Kalau mereka dibina dengan baik, diberikan izin, diarahkan, maka aktivitas pertambangan rakyat bisa berjalan tertib, aman, dan memberi manfaat bagi masyarakat maupun negara. Pada akhirnya mereka akan paham dengan dampak jangka panjangnya,” pungkasnya.

(Hendrawan)