Komisi IV DPR RI menyoroti secara tajam kesiapan infrastruktur sistem karantina di Provinsi Kalimantan Timur menjelang lonjakan arus barang dan komoditas seiring berjalannya perpindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penguatan benteng biosekuriti dinilai menjadi kunci krusial untuk membendung masuk serta menyebarnya penyakit hewan, ikan, tumbuhan, sekaligus memutus mata rantai penyelundupan satwa dilindungi.
Hal tersebut dikemukakan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, saat memimpin langsung agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Timur di Samarinda, Jumat (3/7/2026).
Kunjungan taktis ini difungsikan untuk meninjau kelayakan fasilitas karantina secara riil serta menyerap aspirasi dari Badan Karantina Indonesia, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga pemangku kepentingan (stakeholder) di sektor kehutanan, pertanian, dan perikanan.
Baca Juga Komisi XII DPR Minta Pemerintah Utamakan Pembinaan ketimbang Penindakan Tambang Rakyat
“Kegiatan kunjungan kerja pada hari ini bertujuan menggali aspirasi dan meninjau secara langsung fasilitas karantina dalam rangka pencegahan penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan serta pengendalian peredaran satwa yang dilindungi,” ujar Firman.
Firman mengingatkan, Indonesia sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tinggi sangat memerlukan perlindungan pangan yang kuat dan berkelanjutan. Sebagai bentuk penguatan hukum, DPR RI sebelumnya telah memperkuat landasan operasional melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk menghadapi dinamika tantangan biosekuriti global.
Ia juga menggarisbawahi bahwa peristiwa merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) beberapa waktu lalu harus menjadi pelajaran mahal bagi seluruh elemen negara mengenai betapa masifnya dampak destruktif yang dihasilkan jika sistem pengawasan karantina di wilayah perbatasan longgar.
“Kasus merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku menjadi pelajaran berharga bahwa lemahnya sistem pengawasan dan karantina dapat berdampak luas terhadap perekonomian dan ketahanan pangan nasional,” paparnya mengingatkan.
Baca Juga DPR Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi terhadap Inflasi
Di luar ancaman infeksi penyakit, Komisi IV juga memberikan atensi serius terhadap tren penyelundupan satwa liar lintas negara yang berjalan secara terorganisasi.
Menghadapi kondisi itu, Firman mendesak agar peningkatan kapasitas aparat karantina, adaptasi pemanfaatan teknologi modern, serta penguatan sinergi antarinstansi menjadi langkah mutlak yang tidak bisa ditawar lagi di lapangan.
Pemilihan wilayah Kalimantan Timur sebagai lokus kunjungan kerja spesifik dinilai sangat presisi mengingat status geografisnya yang memegang peran sentral sebagai wilayah penyangga utama IKN.
Tingginya mobilitas peredaran barang logistik, komoditas domestik, hingga lalu lintas aktivitas ekspor-impor secara otomatis akan menambah beban kerja dan tanggung jawab Balai Karantina di masa mendatang.
Menindaklanjuti temuan hambatan regulasi yang dinilai menghambat ekspor komoditas unggulan daerah hasil dialog bersama pelaku usaha, Komisi IV berkomitmen segera menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama jajaran Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, serta Badan Karantina Indonesia guna merumuskan formulasi langkah strategis penguatan sistem karantina nasional.
(Tony)
