Anggota Komisi XII sekaligus Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Cornelis, mengingatkan pemerintah untuk mengalkulasi dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi agar tidak menekan daya beli masyarakat. Kebijakan sektor energi dinilai perlu mempertimbangkan rantai dampak terhadap biaya logistik dan harga kebutuhan pokok.
Cornelis menyatakan bahwa pemerintah memang berkewajiban menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional serta menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan harga minyak dunia. Namun, setiap keputusan yang berdampak langsung pada publik harus dilakukan secara cermat.
“Kenaikan harga BBM non-subsidi bukan hanya berdampak pada pengguna kendaraan pribadi. Efeknya dapat merambat ke biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu pemerintah harus benar-benar memperhitungkan dampaknya secara menyeluruh,” ujar Cornelis di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (10/6/2026).
Mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode ini meminta transparansi dari pemerintah mengenai dasar pertimbangan penyesuaian harga tersebut demi menjaga kepercayaan publik. Selain itu, pengawasan ketat terhadap indikator ekonomi makro seperti inflasi dan biaya logistik harus ditingkatkan.
