Bangun Kantor di IKN Awal 2027, Bank BUMN Diguyur Bebas Pajak 30 Tahun

“Saat ini posisinya sedang finalisasi desain, dan melaksanakan tender untuk konstruksinya,” katanya.

Sebagai bagian dari strategi menarik modal dan mempercepat pembentukan kawasan pusat keuangan (financial center), Otorita IKN memberlakukan insentif fiskal berupa super tax deduction atau pembebasan pajak hingga 200 persen bagi korporasi yang menyalurkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR) di wilayah IKN. Mekanisme insentif perpajakan bagi penyalur dana sosial tersebut ditegaskan dalam pemaparannya di hadapan media.

“Kalau di tempat lain, sumbangan Corporate, Social, and Responsibility (CSR) itu dia memberikan sumbangan ya sudah, enggak ada apa-apa. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200 persen,” ujarnya di Kantor Otorita IKN, Jumat, (14/8/2026).

Keringanan perpajakan jangka panjang juga disiapkan untuk menopang aliran penanaman modal dengan ambang batas nilai tertentu di kawasan Nusantara. Ketentuan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama tiga dekade dipaparkan oleh pejabat investasi Otorita IKN tersebut.

“Yang pertama kalau semua yang akan berinvestasi di sini akan dibebaskan PPN-PPH selama 30 tahun dengan minimal investasi Rp 10 miliar,” ujar Sudiro.

Kebijakan relaksasi fiskal serupa turut dialokasikan bagi korporasi yang memindahkan kantor pusat operasionalnya secara resmi ke dalam wilayah administratif IKN. Fasilitas keringanan pajak pemindahan kantor pusat perusahaan dijelaskan sebagai penutup pembahasannya.

“Kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas perpajakan,” kata Sudiro.

(Memei)