Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Pemerintahan & Kebijakan

Perkuat Pemulihan Kerugian Negara dan Korban, DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset

Hendrawan
Hendrawan
Kamis, 19 November 2026 · 15:062 menit baca
Perkuat Pemulihan Kerugian Negara dan Korban, DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di podium Rapat Paripurna DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Instrumen hukum pemberantasan kejahatan finansial di Indonesia memasuki babak baru setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan regulasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengantongi persetujuan pembicaraan tingkat pertama pada Rabu (18/11/2026).

“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” ujar Puan Maharani sebelum mengetok palu pengesahan yang disambut seruan setuju para anggota dewan.

“Terima kasih, alhamdulillah,” imbuhnya.

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Harta Koruptor Dirampas Tanpa Vonis
Baca Juga

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Harta Koruptor Dirampas Tanpa Vonis

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman melaporkan bahwa Panitia Kerja Komisi III telah merampungkan pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang mencakup 160 poin tetap, 135 perubahan redaksional, 40 perubahan substansi, 44 penghapusan poin, serta penambahan 18 substansi baru.

Undang-undang ini mengatur mekanisme penyitaan harta kekayaan hasil kejahatan tanpa menunggu tuntutan pidana guna mempercepat pemulihan kerugian negara maupun korban kejahatan publik. Regulasi tersebut bertumpu pada sepuluh poin utama:

  • Prinsip dan Asas Hukum: Menegaskan landasan hukum perampasan aset untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

  • Perluasan Ruang Lingkup Pidana: Mengatur kriteria aset yang dapat dirampas, termasuk dari tindak pidana penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi seperti investasi bodong dan saham bodong.

  • Tetap Berlakunya Ancaman Pidana: Menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapuskan sanksi pidana pokok bagi pelaku korupsi maupun kejahatan lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai peraturan perundang-undangan.

  • Hukum Acara Tanpa Tuntutan Pidana: Mengatur kewenangan proses perampasan aset secara perdata mulai dari tahap penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan sidang, hingga eksekusi putusan pengadilan.

  • Perlindungan Pihak Ketiga: Memberikan jaminan perlindungan hukum serta ruang pembuktian yang proporsional bagi pihak ketiga yang beriktikad baik.

  • Pemulihan Kerugian Korban: Menjamin optimalisasi pengembalian aset secara langsung kepada korban tindak pidana sekaligus pemanfaatannya bagi kepentingan publik.

  • Pengelolaan Aset Profesional: Mengatur kewenangan badan berkompeten dalam menyimpan, mengamankan, memelihara, memanfaatkan, hingga melelang aset sitaan secara akuntabel.

  • Pengawasan Badan Independen: Membentuk mekanisme kontrol ketat terhadap seluruh tahapan perampasan dan pengelolaan aset oleh lembaga pengawas independen.

  • Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang: Menetapkan batasan hukum guna mencegah aparat penegak hukum menyalahgunakan kekuasaan selama proses penindakan.

  • Transparansi Berbasis Teknologi: Mewajibkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam tata kelola aset demi menjamin keterbukaan kepada publik.

Harta Pejabat Tak Wajar Lolos dari UU Perampasan Aset, Ini Alasan DPR
Baca Juga

Harta Pejabat Tak Wajar Lolos dari UU Perampasan Aset, Ini Alasan DPR

Semua Fraksi Setuju, RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna DPR
Baca Juga

Semua Fraksi Setuju, RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna DPR

Berlakunya sepuluh pilar regulasi ini memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk merampas aset hasil kejahatan luar biasa secara lebih terukur, sekaligus menutup celah impunitas finansial bagi pelaku korupsi dan penipuan berskala besar.

(Hendrawan)