Realisasi Investasi IKN di Penajam Paser Utara Terjun Bebas Menjadi Rp501 Miliar

Rincian komposisi modal yang masuk sepanjang paruh pertama 2026 dipaparkan lebih lanjut dalam keterangannya.

“Realisasi Investasi di Penajam pada tahun ini, terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp459,29 miliar, dan penanaman modal asing (PMA) Rp42,41 miliar,” beber Amrullah.

Optimisme terhadap peluang pemulihan investasi jangka panjang tetap disampaikan dalam penjelasannya.

“Kendati realisasi investasi pada 2025, gagal mencapai target, namun ke depan, peluang investasi masih cukup besar mengacu kepada pesatnya perkembangan IKN,” kata Amrullah.

Dua fasilitas kesehatan berskala besar yang telah beroperasi di IKN dinilai turut menyumbang kontribusi permodalan bagi daerah sekitar. Manfaat kehadiran proyek terhadap potensi bisnis wilayah penyangga diuraikan dalam keterangannya.

“Seiring berkembangnya IKN, membuka peluang investasi baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai kabupaten terdekat dengan IKN,” pungkas Amrullah.

Di tingkat regulasi, kepastian pemindahan pusat pemerintahan disorot menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang menegaskan Jakarta tetap berstatus ibu kota negara sebelum terbitnya Keputusan Presiden (Keppres).

Mandat yuridis perihal peralihan status resmi ibu kota ditegaskan oleh Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai NasDem, Fauzan Khalid.

“Keputusan MK ini, sudah tepat. Selaras dengan UU IKN yang menyatakan ibu kota resmi berpindah setelah ada keppres. Nah, keppresnya kan belum ada. Makanya, keputusan MK, ibu kota negara tetap di Jakarta sampai ada keppres,” ujar Fauzan Khalid.

Kelanjutan percepatan pembangunan IKN dan minat investor dipandang sangat bergantung pada alokasi prioritas anggaran negara serta kepastian hukum transisi pusat pemerintahan.

(Tony)