Realisasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Selatan mencatatkan progres signifikan hingga paruh pertama tahun ini. Berdasarkan data operasional per 31 Mei 2026, akumulasi dana pusat yang telah dikucurkan ke kas daerah menembus angka Rp8,33 triliun, atau setara dengan 45,83 persen dari total pagu anggaran fiskal sebesar Rp18,17 triliun.
Kucuran stimulus finansial makro ini diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian, memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah, serta mengoptimalkan mutu pelayanan publik di tingkat tapak.
Dominasi Sektor DAU dan Kontribusi DBH Minerba
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, mengonfirmasi bahwa penyerapan dana TKD ini menjadi basis krusial dalam menjaga ritme pembangunan daerah agar tetap berada pada koridor target yang ditetapkan.
“Transfer ke Daerah merupakan salah satu instrumen fiskal yang sangat strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan di daerah. Kami terus mendorong pemerintah daerah agar mempercepat pemenuhan persyaratan penyaluran serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat,” jelas Catur Ariyanto Widodo di Banjarmasin, Selasa (30/6/2026).
Ditinjau dari performa wilayah administrasi, Kabupaten Hulu Sungai Utara membukukan persentase realisasi tertinggi dengan penyerapan mencapai 48,55 persen dari alokasi pagu. Sebaliknya, Kabupaten Balangan mencatatkan tingkat serapan terendah di level 42,59 persen.
Berdasarkan klasifikasi postur transfer, Dana Alokasi Umum (DAU) memegang porsi dominan dengan angka realisasi Rp5,26 triliun, atau 48,60 persen dari pagu Rp10,82 triliun. Seluruh instrumen DAU tersebut dikucurkan melalui mekanisme block grant.
Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) terserap senilai Rp1,52 triliun (37,22 persen dari pagu Rp4,09 triliun), dengan kontribusi terbesar berasal dari DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara (Minerba) yang menyumbang Rp1,35 triliun atau 88,67 persen dari total DBH.
Untuk pos Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, serapan awal tercatat baru menyentuh angka Rp4,32 miliar atau 7,67 persen dari pagu Rp56,31 miiliar, di mana Kabupaten Banjar menjadi daerah pertama yang memulai penyerapan. Adapun DAK Non-Fisik telah terealisasi Rp1,17 triliun (43,77 persen dari pagu Rp2,67 triliun), dengan serapan utama untuk Tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp658,52 miliar dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) senilai Rp410,02 miliar.
Progres Dana Desa dan Evaluasi Kinerja
Di sisi lain, pergerakan penyaluran Dana Desa menunjukkan capaian positif dengan realisasi menyentuh angka Rp373,17 miliar, atau 70,19 persen dari total pagu sebesar Rp531,65 miliar. Berdasarkan data sirkulasi, penyaluran tahap pertama tinggal menyisakan 23 desa dari keseluruhan 1.871 desa penerima di Kalsel.
Sementara itu, ekspansi penyaluran tahap kedua tercatat telah menjangkau 893 desa yang tersebar di sembilan pemerintah daerah. Namun, pihak DJPb mencatat hingga akhir Mei, penyaluran tahap kedua belum bergulir di dua wilayah, yakni Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Guna mengantisipasi hambatan administratif, Kanwil DJPb Kalsel memastikan bakal mengintensifkan supervisi serta asistensi kelembagaan bersama seluruh jajaran pemda.
“Kami berharap seluruh pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, transfer yang telah disalurkan dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkas Catur.
(Dayank Ana)
