Kinerja perekonomian dan kondisi fiskal Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan indikator positif hingga paruh pertama tahun ini. Berdasarkan data operasional Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi makro daerah pada Triwulan I 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,67 persen secara tahunan (year on year).
Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, realisasi Belanja Negara hingga 31 Mei 2026 dilaporkan telah menembus angka Rp11,92 triliun, atau setara dengan 39,79 persen dari total alokasi pagu anggaran sebesar Rp29,96 triliun.
Ekspansi Fiskal Pusat dan Surplus Dagang
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, menjelaskan bahwa penyerapan instrumen keuangan negara berjalan efektif untuk menjaga stabilitas pasar domestik.
“Perkembangan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan APBN di Kalimantan Selatan terus berjalan dengan baik. Penyaluran belanja negara yang semakin efektif diharapkan mampu menjaga aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat pembangunan di daerah,” urai Catur Ariyanto Widodo di Banjarmasin, Selasa (30/6/2026).
Dalam struktur Belanja Negara, pos Belanja Pemerintah Pusat bertindak sebagai pendorong utama dengan realisasi mencapai Rp3,59 triliun, atau tumbuh agresif sebesar 40,47 persen dibandingkan periode serupa pada tahun lalu. Sementara itu, sektor Transfer ke Daerah (TKD) tetap memegang porsi kontribusi terbesar senilai Rp8,33 triliun.
Pada sisi penerimaan fiskal, Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp6,16 triliun (20,92 persen dari target), melonjak hingga 37,88 persen secara tahunan akibat kuatnya pertumbuhan sektor perpajakan (40,31 persen) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melesat 50,77 persen. Akibat postur belanja yang ekspansif untuk menopang daya beli, defisit fiskal regional tercatat di angka Rp5,76 triliun.
Di sektor luar negeri, neraca perdagangan Kalsel per Mei 2026 membukukan surplus sebesar 922,44 juta dolar AS, atau naik 6,19 persen secara tahunan. Kontributor utama ekspor disokong oleh komoditas batu bara yang menyumbang lebih dari 50 persen dari total nilai ekspor sebesar 1,108 miliar dolar AS. Pada saat bersamaan, nilai impor ikut terkerek naik ke angka 186,12 juta dolar AS yang dipicu peningkatan kebutuhan minyak petroleum.
Konsolidasi APBD dan Pengendalian Tekanan Inflasi
Dari aspek keuangan daerah, konsolidasi kuartalan APBD Regional Kalimantan Selatan mencatatkan surplus kas sebesar Rp984,86 miliar, dengan realisasi pendapatan daerah menyentuh Rp12,16 triliun (38,62 persen dari target). Penyerapan belanja daerah tercatat sebesar Rp11,17 triliun atau baru terserap 27,33 persen dari pagu anggaran, mengalami kontraksi ritme berkala sebesar 7,35 persen. Kendati demikian, alokasi Belanja Modal justru bergerak positif di angka Rp1,20 triliun atau tumbuh sebesar 17,25 persen.
“Defisit regional sebesar Rp5,76 triliun mencerminkan peran APBN yang tetap ekspansif untuk menopang daya beli masyarakat, memperkuat pembangunan, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah,” jelas Catur.
Di sisi lain, tantangan riil muncul dari pergerakan indeks harga, di mana angka inflasi tahunan Kalsel per Mei 2026 berada di level 4,22 persen, lebih tinggi dari rata-rata inflasi nasional sebesar 3,08 persen. Inflasi ini dipicu oleh kenaikan harga komoditas pokok seperti emas perhiasan, beras, minyak goreng, sigaret kretek, dan komoditas perikanan.
Guna meredam tekanan tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengintensifkan langkah intervensi pasar melalui 355 kali operasi pasar murah, penyaluran beras SPHP sebanyak 5,47 ribu ton, program cetak sawah seluas 30 ribu hektare, hingga pelaksanaan High Level Meeting TPID di Kota Banjarbaru.
Aparatur pengelola perbendaharaan mengharapkan percepatan realisasi belanja operasional dan modal di tingkat daerah terus dipacu guna mengoptimalkan efek pengganda (multiplier effect) ekonomi.
“Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus mempercepat pelaksanaan anggaran, terutama belanja modal, sehingga pembangunan berjalan optimal, memberikan multiplier effect bagi perekonomian, membuka lapangan kerja, dan semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan. Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan semakin meningkat,” pungkas Catur.
(Dayank Ana)
