Kucuran KUR di Kalimantan Selatan Sentuh Rp2,53 Triliun per Juni 2026

Rabu, 1 Juli 2026 · 10:302 menit baca · 2 menit baca

Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Kalimantan Selatan terus memperlihatkan pertumbuhan nilai kapitalisasi. Berdasarkan data operasional Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Selatan hingga 23 Juni 2026, akumulasi modal bersubsidi yang terserap pasar telah menyentuh angka Rp2,53 triliun, atau setara dengan 49,13 persen dari target tahunan sebesar Rp5,15 triliun. Alokasi stimulus likuiditas ini tercatat disalurkan kepada 35.194 debitur di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Kalsel.

Indikator Debitur Naik Kelas dan Tren Mikro
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, memaparkan bahwa meskipun secara volume jumlah debitur mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun lalu, nilai total nominal penyaluran justru tumbuh 0,54 persen. Pergeseran data ini mengindikasikan struktur pelaku usaha mikro di daerah mulai berkembang secara kapasitas usaha.

“Tren ini menunjukkan adanya debitur yang naik kelas. Di sisi lain, lembaga penyalur juga menerapkan prinsip kehati-hatian atau selective lending untuk menjaga kualitas kredit,” urai Catur Ariyanto Widodo pada Rapat Koordinasi di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan klasifikasi postur kredit, Skema Mikro memegang porsi dominan dengan serapan mencapai Rp1,64 triliun atau berkontribusi di atas 64 persen dari total alokasi dana. Ditinjau dari kluster lapangan usaha, sektor pertanian mencatatkan penyerapan tertinggi sebesar Rp889,49 miiliar atau sekitar 35 persen, linier dengan arah kebijakan mitigasi ketahanan pangan.

Secara kewilayahan, Kota Banjarmasin menempati posisi teratas dengan nilai realisasi Rp449,90 miliar. Namun, pertumbuhan penetrasi pasar secara tahunan (year on year) tertinggi justru dibukukan oleh Kota Banjarbaru sebagai representasi penguatan aktivitas ekonomi kawasan penyangga.

Tantangan Legalitas Usaha dan Manajemen Risiko
Otoritas perbendaharaan menggarisbawahi bahwa efektivitas perluasan akses KUR memerlukan keterlibatan penuh dari dinas teknis di tingkat daerah untuk membangun ekosistem pendukung dari hulu ke hilir.

“Peran tersebut antara lain melalui pendataan calon debitur potensial pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), pendampingan usaha, pembentukan kelompok usaha, hingga penguatan legalitas pelaku UMKM agar semakin mudah mengakses pembiayaan,” jelas Catur.

DJPb Kalsel memetakan sejumlah hambatan riil yang masih terjadi di lapangan, meliputi keterbatasan literasi finansial berbasis digital, fragmentasi data sektor informal, kelayakan legalitas hukum unit usaha, hingga sikap selektif perbankan demi menekan potensi risiko kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL).

Guna mengatasi persoalan struktural tersebut, pemerintah mendorong integrasi pengawasan yang melibatkan lembaga penjaminan serta tim pendamping lapangan secara berkala.

“Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, penjamin, pendamping, dan pelaku usaha menjadi faktor penting agar KUR semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Catur.

(Dayank Ana)

Kucuran KUR di Kalimantan Selatan Sentuh Rp2,53 Triliun per Juni 2026

Komentar