Karhutla sebagai Kejahatan Negara-Korporasi, WALHI: Saatnya Negara dan Korporasi Bertanggung Jawab

Dampak paparan asap memicu krisis kesehatan serius. Data Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar mencatat penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) melonjak hingga 47.262 balita, 27.222 anak-anak, dan 20.202 lansia. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak menetapkan kebijakan belajar dari rumah (daring) bagi siswa TK, PAUD, SD, hingga SMP. Selain itu, empat orang dilaporkan meninggal dunia akibat bencana ini pada periode Januari–Juli, meliputi satu warga di Mempawah, dua di Ketapang, dan satu di Kubu Raya.

Di tengah memburuknya kualitas udara, pemerintah dinilai cenderung menyudutkan praktik berladang tradisional masyarakat adat dan menginstruksikan pencabutan Perda terkait pembukaan lahan. WALHI membantah tuduhan tersebut dan menegaskan kalender perladangan adat pada bulan Agustus baru memasuki tahap pembuatan sekat bakar, sementara pembakaran baru dilakukan September sesuai prosedur gotong royong dan pelaporan bertingkat.

Direktur Eksekutif WALHI Kalbar, Sri Hartini, mengecam upaya pengalihan tanggung jawab atas rusaknya ekosistem tersebut.

“Jadi ketika Negara hari ini mengatakan kebijakan dan budaya masyarakat adat membakar lahan ladang yang menyebabkan kebakaran, kami rasa negara hanya mencari kambing hitam untuk melepaskan tanggung jawab mereka. Bahkan Negara hari ini telah gagal dan lalai dalam memastikan keselamatan warganya dan memastikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terpenuhi,” tegas Sri Hartini.

Merespons kondisi tersebut, WALHI Kalimantan Barat menyampaikan tujuh tuntutan resmi kepada pemerintah daerah dan pusat:

1. Memastikan perlindungan penuh dan fasilitas kesehatan gratis bagi korban serta kelompok rentan.
2. Melindungi ekosistem gambut dan hutan serta memperbaiki tata kelola lahan dan infrastruktur rentan kebakaran.
3. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perizinan konsesi di kawasan hidrologis gambut.
4. Menindak tegas dan mencabut izin perusahaan yang mengalami kebakaran berulang di area konsesinya.
5. Meminta pertanggungjawaban korporasi atas deforestasi, kabut asap, dan kerusakan gambut dengan membebankan biaya pemulihan ekosistem secara penuh.
6. Menghormati serta melindungi hak masyarakat adat dalam menjalankan praktik perladangan tradisional.
7. Menghentikan penyudutan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat serta menegakkan hukum secara adil kepada seluruh pihak yang berkontribusi pada karhutla, utamanya korporasi.

(Hendrawan)