Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Utara (Kaltara), Pollymaart Sijabat, disorot setelah namanya tercantum sebagai penasihat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) Kaltara, sayap Partai Gerindra. Nama itu tercantum dalam papan bunga ucapan dukacita yang beredar luas di media sosial.
Pencantuman nama tersebut memunculkan pertanyaan masyarakat soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pollymaart membantah terlibat secara sadar dan mengaku terkejut namanya terpampang di papan bunga itu.
“Saya juga baru tahu soal viralnya ini. Jadi gini ceritanya, kawan-kawan itu kan berkeinginan saya duduk di penasihatnya, gitu kan. Nah, yang buat karangan bunga itu bukan saya,” ujar Pollymaart saat dikonfirmasi, Selasa (3/11/2026).
Pollymaart menjelaskan, jauh sebelumnya rekan-rekannya pernah mendekatinya dan meminta kesediaan menjadi penasihat karena ia dinilai sebagai tokoh Nasrani di daerah tersebut. Ia mengaku sempat mengira organisasi itu merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) biasa, lalu berkonsultasi soal aturan kelembagaan. Ia menceritakan konsultasi tersebut kepada rekannya di Kesbangpol.
“Kalau Ormas boleh, Pak. Saya tanya teman saya di Kesbangpol, ‘Bang, kalau Ormas bisa, Pak?’ Dia bilang bisa. Jadi sampai situ aja saya enggak ingat lagi apa-apa. Itu wacana mereka yang menginginkan saya jadi penasihat,” ungkapnya.
Pollymaart menyatakan tidak pernah menerima atau menandatangani surat keputusan (SK) yang menetapkannya sebagai pengurus atau penasihat GEKIRA. Ia menduga pencantuman namanya merupakan inisiatif pihak lain tanpa konfirmasi mengenai dampaknya terhadap statusnya sebagai ASN.
Sikapnya terhadap afiliasi politik ditegaskan Pollymaart dalam keterangannya.
“Kalau saya tahu politiknya, mana mau saya. Kan dia minta saya, nih. Kalau memang berpartai, aku pun enggak mau, aku pun enggak terima. Jadi saya tidak sadar melakukan itu,” tegasnya.
Pollymaart juga menyayangkan persoalan papan bunga dukacita itu meluas ke ruang publik dan mengalihkan makna ucapan duka. Menurut dia, papan bunga tersebut merupakan bentuk perhatian sosial rekan-rekannya kepada keluarga yang berduka, tanpa maksud berafiliasi politik. Ia menyampaikan keprihatinannya kepada keluarga almarhum.
“Cuman, saya cuma kasihan kepada keluarga yang telah meninggal itu. Kenapa dihitung-hitung gitu, kan? Kasihan mereka,” tambahnya.
Sebagai pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Pollymaart menyatakan memahami aturan dan batasan netralitas ASN, serta tidak mungkin sengaja melanggarnya.
“Kita kan tahu aturan-aturannya, gitu kan. Itu aja sih, kita enggak mungkinlah kita melakukan, apa namanya, berafiliasi yang seperti itu. Makanya, saya juga terkejut, loh, kok ada apa ya, gitu kan,” pungkasnya.
(Tony)
