Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyoroti masih kuatnya stigma masyarakat terkait lambatnya birokrasi dan pelayanan medis di rumah sakit umum daerah (RSUD). Padahal, sebagian besar fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah saat ini telah diberikan fleksibilitas pengelolaan anggaran melalui status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) ke-16 di Hotel Novotel Pontianak, Kamis (11/6/2026). Forum nasional ini mengusung fokus tata kelola keuangan, sumber daya manusia, dan mutu pelayanan rujukan.
“Masyarakat sampai hari ini masih mengatakan bahwa rumah sakit daerah pelayanannya lambat. Namun di sisi lain, masyarakat juga menilai rumah sakit daerah lebih terjangkau dibandingkan rumah sakit swasta. Karena itulah masyarakat tetap datang dan mempercayakan pelayanan kesehatannya kepada rumah sakit daerah,” kata Norsan.
Ria Norsan menegaskan bahwa pengelola rumah sakit daerah harus menjawab tantangan kompetensi dan ketepatan diagnosis medis seiring dengan adaptasi teknologi kesehatan baru untuk menghapus sentimen negatif publik.
“Stigma ini harus kita hilangkan. Rumah sakit daerah harus mampu menunjukkan bahwa pelayanannya cepat, profesional, dan memiliki kualitas yang tidak kalah dengan rumah sakit lainnya. Kecepatan pelayanan, kompetensi tenaga medis, dan manajemen yang baik harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia menambahkan, status BLUD yang melekat pada rumah sakit daerah semestinya mempermudah manajemen dalam melakukan inovasi fasilitas secara mandiri tanpa birokrasi yang berbelit.
“Dengan sistem BLUD, rumah sakit memiliki fleksibilitas untuk berinovasi dan meningkatkan fasilitas pelayanan. Tinggal bagaimana manajemen mampu mengelolanya secara efektif agar masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin baik dan cepat,” kata Ria Norsan.
Terkait pelaksanaan rakernas, ia berharap agenda ini melahirkan regulasi internal yang aplikatif. “Harapan saya, Rakernas ini menghasilkan musyawarah dan mufakat yang dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Tema yang kita usung hari ini harus benar-benar diimplementasikan sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” tambahnya.
Di samping itu, Ria Norsan juga mengenalkan letak geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia sebagai potensi strategis kawasan.
“Kalau ada waktu luang, silakan menikmati destinasi wisata dan kuliner khas Kalimantan Barat. Daerah kita memiliki banyak potensi yang patut dikenal lebih luas, termasuk akses yang semakin mudah menuju negara tetangga seperti Kuching, Sarawak,” sebutnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Opti Palupi Rahayuningtyas, yang mewakili Menteri Kesehatan, memaparkan bahwa transparansi manajemen risiko dan adopsi digital merupakan syarat mutlak bagi faskes daerah untuk bertahan di industri kesehatan yang kian kompetitif.
“Rumah sakit daerah memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem kesehatan nasional. Karena itu, tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil harus terus diperkuat,” jelas Opti Palupi.
Opti menambahkan bahwa perbaikan kinerja internal rumah sakit mencakup pemanfaatan sistem informasi kesehatan terpadu.
“Melalui penguatan sistem manajemen, pemanfaatan teknologi digital, pengelolaan risiko yang baik, serta budaya organisasi yang profesional, rumah sakit daerah akan mampu meningkatkan kinerja sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Kementerian Kesehatan juga menekankan pentingnya standarisasi sistem remunerasi bagi tenaga medis di daerah guna menjamin mutu pelayanan yang adil.
“Kesejahteraan tenaga kesehatan perlu menjadi perhatian bersama. Sistem remunerasi yang transparan dan adil akan mendorong tenaga medis untuk tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik di rumah sakit daerah,” tegas Opti.
Di tingkat makro, Kemenkes tengah mematangkan transisi pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan mengubah sistem pembayaran dari INA-CBGs menuju sistem baru.
“Momentum Rakernas ini harus menjadi pijakan bersama untuk memperkuat transformasi rumah sakit daerah. Kita ingin rumah sakit daerah tidak hanya memenuhi standar pelayanan, tetapi juga menjadi institusi yang unggul, inovatif, dan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” pungkas Opti.
(Hendrawan)
