Raih Predikat Terbaik I se-Kalbar, Pemkot Pontianak Perkuat Kualitas Tata Kelola APBD

Apresiasi tersebut ditegaskan menjadi pendorong bagi seluruh jajaran birokrasi daerah guna meningkatkan integrasi tahapan perencanaan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD. Disiplin siklus penganggaran daerah ditekankan dalam keterangannya.

“Pengelolaan keuangan daerah harus terus kita perbaiki. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan, sampai pelaporan harus semakin tertib dan akuntabel,” katanya.

Pengukuran IPKD mencakup enam dimensi penilaian, meliputi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, alokasi anggaran belanja APBD, transparansi informasi keuangan, realisasi penyerapan dana, ketahanan kondisi fiskal, serta opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD. Prinsip dasar tata kelola anggaran berbasis kinerja diuraikan lebih lanjut dalam penjelasannya.

“Artinya, keuangan daerah tidak hanya soal berapa besar anggaran yang dimiliki, tetapi bagaimana anggaran itu direncanakan, dialokasikan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Evaluasi berkala tetap diproyeksikan pada sektor pengalokasian pos belanja agar postur fiskal kota senantiasa sehat dan memberi manfaat langsung bagi pembangunan. Sikap kritis terhadap performa birokrasi dipaparkan dalam pemaparannya.

“Kita tentu bersyukur, tetapi tidak boleh berpuas diri. Masih ada ruang perbaikan yang harus kita tindaklanjuti agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik,” ujarnya.

Kinerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjaga kepatuhan pelaporan keuangan diapresiasi sebagai penutup pernyataannya.

“Terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja menjaga tata kelola keuangan daerah. Capaian ini adalah hasil kolaborasi dan komitmen bersama,” ucapnya.

(Tony)