REI Beberkan Empat Risiko Properti di IKN, Otorita Tawarkan Bebas Pajak 30 Tahun

Kamis, 27 Agustus 2026 · 11:372 menit baca · 2 menit baca

Asosiasi Real Estat Indonesia (REI) membeberkan empat faktor risiko fundamental yang menahan minat korporasi properti menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, meski pemerintah menawarkan fasilitas pembebasan pajak hingga puluhan tahun, Rabu, (26/8/2026).

Pemberian stimulus fiskal dinilai belum cukup kuat mendorong keputusan bisnis tanpa adanya kepastian pasar dan populasi riil di kawasan inti pusat pemerintahan tersebut. Fungsi fasilitas perpajakan bagi pelaku usaha diuraikan oleh Wakil Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI), Bambang Ekajaya.

“Keringanan perpajakan sangat baik sebagai stimulus atau sweetener, tapi bukan penentu utama keputusan berinvestasi,” ujar Bambang Ekajaya, Senin, (24/8/2026).

Minimnya jumlah penduduk penghuni kawasan dipaparkan sebagai risiko pertama yang mengancam perputaran sektor ritel, keterisian hotel, hingga penyerapan bangunan komersial. Dampak dari ketiadaan skala ekonomi di ibu kota baru tersebut dianalisis lebih lanjut dalam penjelasannya.

“Risiko investasi melonjak drastis karena investor dihadapkan pada proyeksi arus kas (cash flow) negatif berkepanjangan,” imbuh Bambang.

Faktor kedua berkaitan dengan ketidakpastian status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) berdurasi 80 tahun yang dinilai belum sepenuhnya sinkron dengan regulasi pertanahan nasional. Risiko hukum terhadap valuasi kepemilikan aset korporasi publik disorot dalam keterangannya.

“Bagi korporasi publik yang diawasi ketat oleh pemegang saham dan auditor independen, celah ketidakpastian hukum sekecil apa pun dapat berakibat fatal pada nilai aset perusahaan,” cetusnya.

Selain itu, ambiguitas arah politik jangka panjang ibu kota negara serta ketimpangan infrastruktur pendukung komersial seperti jaringan jalan tol terintegrasi, rumah sakit, dan sekolah bertaraf internasional menjadi kendala ketiga dan keempat yang membuat investor memilih posisi menunggu (wait and see). Kebutuhan integrasi fasilitas publik modern ditegaskan dalam pemaparannya.

“Tanpa itu, bisnis tidak bisa beroperasi,” ucap Bambang.

Di sisi lain, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Sudiro Roi Santoso, menyatakan pemerintah terus menggelontorkan paket insentif perpajakan agresif guna memikat pemilik modal. Fasilitas libur pajak (tax holiday) dengan batas waktu panjang disiapkan bagi penanam modal berskala tertentu.

“Yang pertama kalau semua yang akan berinvestasi di sini akan dibebaskan PPN-PPH selama 30 tahun dengan minimal investasi Rp 10 miliar,” ujar Sudiro Roi Santoso, Jumat, (14/8/2026).

Keringanan pembiayaan fiskal turut disediakan bagi entitas usaha yang merelokasi kantor pusat maupun menanamkan modal di kawasan pusat keuangan IKN. Relaksasi bagi badan usaha luar daerah dipaparkan dalam keterangannya.

“Kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas perpajakan,” kata Sudiro.

Skema potongan pajak super (super tax deduction) bagi entitas bisnis yang mengalokasikan donasi pembangunan di Nusantara ditegaskan sebagai penutup penjelasannya.

“Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200 persen,” ujarnya.

(Memei)

REI Beberkan Empat Risiko Properti di IKN, Otorita Tawarkan Bebas Pajak 30 Tahun

Komentar