Terima Audiensi PGIW, Wagub Kalbar Krisantus Tegaskan Komitmen Rawat Kerukunan Beragama

Rombongan delegasi dipimpin oleh Paulus Ajong guna memaparkan sejumlah agenda kerja strategis lembaga keagamaan Kristen di Kalimantan Barat, termasuk koordinasi teknis bersama jajaran aparatur daerah demi kelancaran program keumatan. Pemberitahuan mengenai jadwal dan lokasi pelaksanaan musyawarah kerja tahunan gerejawi tersebut disampaikan dalam pertemuannya.

“Sidang MPL PGIW Kalimantan Barat direncanakan dilaksanakan pada 12–13 November 2026 di salah satu hotel di Kota Pontianak,” ungkap Paulus Ajong, Kamis, (1/10/2026).

Selain agenda Sidang MPL, forum tersebut membahas kesiapan penyelenggaraan Pelatihan Oikumene Kebangsaan (POK) Pemuda tingkat nasional yang melibatkan mahasiswa lintas provinsi, serta pematangan kepanitiaan perayaan Natal Oikumene Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Respons penerimaan pemerintah daerah terhadap inisiatif pembinaan keumatan dan kepemudaan tersebut dibeberkan oleh orang nomor dua di Kalimantan Barat ini. Dukungan kelembagaan atas rangkaian agenda gerejawi diutarakan dalam keterangannya.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kami menyambut baik rencana pelaksanaan Sidang MPL PGIW Kalbar pada 12–13 November mendatang, termasuk Pelatihan Oikumene Kebangsaan Pemuda tingkat nasional dan persiapan Natal Oikumene 2026,” ujar Krisantus Kurniawan.

PGIW dinilai memegang posisi vital sebagai mitra strategis birokrasi daerah dalam menyemai toleransi, memperkuat wawasan kebangsaan, dan membimbing moralitas generasi muda di tengah keberagaman demografis wilayah perbatasan. Kondisi heterogenitas sosial masyarakat Kalimantan Barat dipaparkan dalam paparannya.

“Kalimantan Barat adalah miniatur Indonesia. Keberagaman suku, agama, dan budaya merupakan kekuatan kita. Peran PGIW sangat penting dalam menjaga kerukunan, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, dan mendukung pembangunan, khususnya dalam pembinaan generasi muda,” tambahnya.

Sinergi komunikasi dan koordinasi lintas sektor diharapkan melahirkan resolusi yang konstruktif dari forum Sidang MPL, baik bagi pelayanan internal gereja maupun dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Kalimantan Barat yang aman dan sejahtera.

Kesiapan aparatur sipil daerah dalam membangun kemitraan inklusif ditegaskan sebagai penutup pernyataannya.

“Pemerintah siap berkolaborasi,” tutupnya.

(Hendrawan)