Pastikan Tepat Sasaran, BP Tapera dan Bank Kalbar Perketat Seleksi Debitur Rumah Subsidi FLPP

Berdasarkan hasil pemantauan secara acak terhadap 27 kawasan perumahan di Kalimantan Barat, pihak penyelenggara mencatat hasil evaluasi yang sangat memuaskan. Pihak penyelenggara sama sekali tidak menemukan adanya praktik pelanggaran ketentuan berupa penjualan atau penyewaan kembali unit bangunan milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut.

Selain melakukan tinjauan fisik di lapangan guna melihat langsung kondisi hunian warga. BP Tapera juga menggelar pertemuan strategis bersama Direktur Pemasaran dan Unit Usaha Syariah Bank Kalbar Yuse Chaidi Amzar.

Pertemuan antar-instansi tersebut sengaja digelar untuk membahas langkah penguatan kualitas penyaluran pembiayaan hunian bersubsidi di wilayah Kalimantan Barat.

Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera Muhammad Nauval Al Ammari menyampaikan bahwa pihaknya sepakat untuk memperketat proses seleksi calon debitur sejak tahap paling awal. Langkah pengetatan seleksi ini dinilai sangat krusial agar penyaluran fasilitas pembiayaan semakin tepat sasaran sekaligus mampu menjaga tingkat keterhunian rumah subsidi FLPP.

“Perlu adanya penguatan seleksi di awal, termasuk memastikan adanya dukungan keluarga atau kerabat dekat yang dapat menjadi penghuni cadangan apabila terjadi kondisi tertentu seperti perpindahan tugas pekerjaan,” ujar Muhammad Nauval Al Ammari.

Dalam sesi diskusi yang sama, kedua belah pihak juga membahas pentingnya penerapan seleksi ketat terhadap perusahaan pengembang (developer) properti di daerah. Seleksi ketat terhadap pihak pengembang ini bertujuan agar kualitas fisik bangunan yang diserahterimakan kepada masyarakat benar-benar baik dan layak untuk dihuni.

Kualitas bangunan yang baik dinilai berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan nasabah dalam membayar angsuran bulanan, sehingga secara otomatis mampu menekan angka kredit bermasalah (non-performing loan).

Di samping itu, BP Tapera dan Bank Kalbar juga menyoroti pentingnya upaya peningkatan kompetensi bagi setiap pegawai bank penyalur yang menangani program pembiayaan hunian dari negara ini.

Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan mampu membuat proses bisnis penyaluran pembiayaan tetap berjalan optimal meskipun terjadi rotasi penugasan pegawai di lingkup internal perbankan.

(roska)