Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menginstruksikan seluruh jajaran birokrasi daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, hingga masyarakat luas untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem pada periode musim hujan 2026 menuju 2027, Jumat, (2/10/2026).
Peringatan kewaspadaan tersebut disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat membuka agenda pemaparan rilis Prediksi Musim Hujan 2026/2027 Provinsi Kalimantan Barat oleh BMKG yang digelar secara daring dari Ruang DAR, Kantor Gubernur Kalbar.
Prakiraan dinamika iklim yang disajikan otoritas meteorologi dinilai bukan semata data statistik cuaca, melainkan fondasi teknis dalam menentukan arah kebijakan strategis pembangunan dan stabilitas ekonomi daerah.
Baca Juga BMKG Rilis Prediksi Musim Hujan Kalbar 2026/2027, Puncak Terjadi Desember Hingga Januari
Pemanfaatan data iklim bagi kebijakan pemerintah dirumuskan dalam keterangannya.
“Informasi ini menjadi salah satu masukan strategis dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan tanam dan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, kesiapsiagaan bencana, penganggaran mitigasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, hingga upaya menekan laju inflasi agar tetap terkendali demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Ria Norsan, Jumat, (2/10/2026).
Karakteristik cuaca tahun ini menuntut kewaspadaan ganda menyusul adanya pergeseran waktu masuknya musim basah yang terlambat di sebagian wilayah Kalbar, yang kemudian berpotensi disusul guyuran hujan berintensitas sangat lebat dalam durasi singkat.
Baca Juga Kejati Kalbar Luncurkan Sikawan Dayak, Jamin Hak Keperdataan Perempuan dan Anak
Potensi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, genangan permukiman, dan tanah longsor ditekankan sebagai dampak langsung anomali tersebut.
Pembelajaran dari penanganan bencana kekeringan sebelumnya diutarakan dalam penjelasannya.
“Kita tidak ingin berpindah dari satu risiko ke risiko lainnya tanpa kesiapan. Pengalaman menghadapi karhutla (kebakaran hutan dan lahan) dan kekeringan harus menjadi pembelajaran untuk memperkuat kesiapsiagaan kita menghadapi musim hujan,” tegasnya.
Instruksi teknis ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta dinas teknis kewilayahan lainnya agar mempererat koordinasi penanganan darurat berbasis proyeksi cuaca BMKG.
Langkah mitigasi operasional turut ditekankan kepada korporasi dan sektor swasta yang bergerak pada industri perkebunan, pertanian, perikanan, serta rantai pasok transportasi dan logistik.
Pengamanan rantai distribusi dan mitigasi kerugian usaha dijabarkan dalam paparannya.
Baca Juga Hadiri HUT Ke-22 DPD RI, Gubernur Ria Norsan Perkuat Perjuangan Aspirasi Kalbar
“Langkah penyesuaian aktivitas dan mitigasi juga perlu dilakukan oleh para pelaku dunia usaha, khususnya yang bergerak di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, transportasi, dan logistik, agar kegiatan operasional tetap berjalan aman serta dapat meminimalkan risiko kerugian akibat cuaca ekstrem,” jelasnya.
Selain kesiapan struktural pemerintah dan dunia industri, masyarakat di tingkat akar rumput diimbau membersihkan drainase lingkungan secara teratur serta menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan guna mencegah sumbatan air.
Komitmen pembentukan sistem peringatan dini (early warning system) yang terintegrasi bersama jajaran TNI, Polri, dan pemerintah kabupaten/kota terus dipacu demi memangkas durasi respons kedaruratan di lapangan.
Prinsip mitigasi bencana yang tangguh digariskan sebagai penutup arahannya.
“Mari kita bangun budaya siaga sebelum terjadi, tanggap ketika terjadi, dan cepat dalam melakukan pemulihan. Dengan kerja bersama dan kepedulian seluruh pihak, kita dapat menjaga masyarakat, lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan Kalimantan Barat,” pungkasnya.
Pertemuan daring tersebut turut diikuti oleh Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan, jajaran Forkopimda Kalbar, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat.
(Dayank Ana)
