Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mempercepat evaluasi penanganan lintas sektor menyusul kemarau panjang yang memicu penurunan kualitas udara akibat karhutla, intrusi air asin pada sumber air baku, serta potensi lonjakan harga kebutuhan pokok, Senin, (28/9/2026).
Langkah koordinasi taktis tersebut diputuskan dalam rapat evaluasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak guna merespons dampak kekeringan yang mulai menekan layanan dasar perkotaan.
Dimensi dampak kemarau terhadap sendi-sendi pelayanan publik dipaparkan oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. Cakupan persoalan yang harus dimitigasi segera diuraikan dalam keterangannya.
“Karhutla dampaknya ke banyak hal. Ada kesehatan, pendidikan, air bersih, harga kebutuhan pokok, lingkungan dan kebersihan kota. Semua ini harus kita respons,” ujarnya usai memimpin rapat koordinasi jajaran Pemkot Pontianak di Aula SSA Kantor Wali Kota, Senin, (28/9/2026).
Aparatur di tingkat kewilayahan hingga dinas teknis diminta beralih ke pola kerja responsif guna membendung meluasnya persoalan sebelum menjadi krisis berkepanjangan. Perubahan ritme mitigasi birokrasi ditegaskan dalam arahannya.
“Pola kerja kita harus lebih antisipatif. Jangan menunggu masalah menjadi besar baru bergerak. Respon, peduli dan tanggap harus menjadi cara kita bekerja,” katanya.
Terkait krisis air bersih akibat intrusi air laut ke Sungai Kapuas, Pemkot Pontianak mulai menyisir pasokan alternatif hingga ke wilayah luar daerah, termasuk kawasan Desa Biong di Kabupaten Kubu Raya. Pemeriksaan lapangan terhadap potensi pasokan air permukaan dibeberkan dalam penjelasannya.
“Kemarin kita sudah cek beberapa lokasi yang berpotensi menyediakan air baku,” papar Edi.
Selain eksplorasi sumber baru, PDAM Tirta Khatulistiwa diinstruksikan mengoperasikan lima unit pompa air di kawasan Penepat guna mengukur daya dukung kapasitas debit air baku, sembari menyiagakan armada tangki air bersih berdasarkan laporan camat dan lurah.
Dari aspek mitigasi dampak polusi asap dan salinitas air, Dinas Kesehatan diarahkan bersiaga menangani lonjakan penyakit infeksi saluran pernapasan serta penyakit kulit, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup diwajibkan menyajikan data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) secara berkala dan terukur. Pedoman penyampaian status bahaya udara kepada publik ditekankan lebih lanjut dalam instruksinya.
“Informasi kualitas udara disampaikan dengan konteks yang tepat. Jika sedang berbahaya atau parah, perlu ditampilkan imbauan,” imbuh Wako.
Sementara untuk mengantisipasi gejolak ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat, skema pasar murah komoditas pangan dan hortikultura disiapkan bersamaan dengan agenda Car Free Day. Intervensi pasar komoditas pangan pokok dipaparkan dalam keterangannya.
“Yang kita jaga adalah kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Saya minta dinas terkait turun monitoring harga serta mitigasi lonjakan harga,” sebutnya.
Di samping menangani kekeringan, Dinas Pekerjaan Umum beserta aparatur kecamatan diperintahkan menormalisasi saluran drainase perkotaan dan merapikan kabel utilitas internet guna mengantisipasi banjir rob dan musim hujan ekstrem pada akhir tahun.
Realisasi program belanja pada APBD Perubahan diminta dipercepat dengan tetap mematuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah. Tuntutan kepekaan aparatur terhadap kondisi warga ditegaskan kembali dalam paparannya.
“Ini momentum untuk kita berbenah. Pemerintah harus lebih cepat membaca situasi, lebih peduli terhadap dampaknya kepada masyarakat, dan lebih tanggap dalam mengambil tindakan,” tuturnya.
Kesiapan sistem mitigasi daerah menghadapi fluktuasi cuaca ekstrem dirangkum sebagai penutup arahannya.
“Kita ingin sistem kerja yang lebih siap menghadapi perubahan kondisi ke depan,” pungkasnya.
(Hendrawan)
