Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Kalimantan Barat

Inflasi Kaltara Terjaga 2,17 Persen, Bank Indonesia Ingatkan Risiko Defisit Pasokan Pangan

Memei
Memei
Kamis, 3 September 2026 · 11:032 menit baca
Inflasi Kaltara Terjaga 2,17 Persen, Bank Indonesia Ingatkan Risiko Defisit Pasokan Pangan
: Inflasi Kaltara Agustus 2026 terjaga di 2,17 persen, Kepala Perwakilan BI Agus Taufik ingatkan tantangan defisit pangan dan ketergantungan pasokan antardaerah. (Dok. Ist)

Kinerja inflasi Provinsi Kalimantan Utara pada Agustus 2026 tercatat stabil pada angka 2,17 persen secara tahunan (year on year), meski Bank Indonesia mengingatkan tingginya kerentanan daerah terhadap defisit dan ketergantungan pasokan pangan dari luar wilayah, Kamis, (3/9/2026).

Kondisi tren pergerakan inflasi daerah yang mulai melandai dibanding lonjakan tinggi beberapa tahun lalu dipaparkan secara langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Agus Taufik.

“Tahun 2024–2025 cenderung melandai inflasi kita. Kita pernah mengalami inflasi yang luar biasa itu setelah tahun 2022 ya, sampai berapa ini melonjak itu sampai 7 persen. Tapi ini provinsi daerah lain juga mengalami hal yang sama. Kenaikan CPI (IHK), kemudian waktu itu ada pangan dan sebagainya,” ujar Agus Taufik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi bulanan Kaltara menyentuh 0,23 persen yang dipicu normalisasi tarif tiket angkutan laut pascadiskon dengan andil 0,12 persen, daging ayam ras 0,05 persen, sawi hijau 0,04 persen, serta kangkung 0,03 persen, dengan penahan deflasi dari komoditas tomat, bawang merah, dan tiket pesawat.

Tarif Angkutan Laut Naik, BI Catat Inflasi Kaltara Capai 2,17 Persen pada Agustus 2026
Baca Juga

Tarif Angkutan Laut Naik, BI Catat Inflasi Kaltara Capai 2,17 Persen pada Agustus 2026

Kewaspadaan terhadap risiko geopolitik global serta kerentanan rantai pasok komoditas pangan ditegaskan dalam pemaparannya kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

“Ada risiko yang masih menjadi perhatian kita bersama dari pusat maupun daerah, baik TPIP maupun TPID. Ada upside risk inflasi yang berkaitan dengan kondisi geopolitik, kemudian defisit pangan terutama. Sehingga ketergantungan pasokan dari daerah lain menjadi salah satu isu yang barangkali menjadi selalu menjadi bahan dalam kerangka TPID, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” jelas Agus Taufik.

Pengendalian harga dijalankan melalui kerangka 4K, mencakup Keterjangkauan harga lewat pasar murah, Ketersediaan pasokan berbasis Kerjasama Antar Daerah (KAD), Kelancaran distribusi ke wilayah perbatasan, serta Komunikasi efektif kepada publik.

Pentingnya menjaga ekspektasi belanja masyarakat guna mencegah lonjakan harga yang dipicu pembelian berlebih diuraikan sebagai penutup keterangannya.

Dari Demplot ke Pendapatan: Jalan Nyata HKTI Kalbar Membangun Kedaulatan Pangan
Baca Juga

Dari Demplot ke Pendapatan: Jalan Nyata HKTI Kalbar Membangun Kedaulatan Pangan

”Karena kan orang kalau udah ada kekhawatiran pasokan, ada kecenderungan untuk panik buying dan sebagainya. Nah itu yang kita dorong jangan sampai terjadi, paling tidak ada excessive demand yang tidak perlu seharusnya, sehingga harga bisa melonjak. Itu salah satu fungsi komunikasi untuk berbagai cara belanja bijak, belanja sesuai kebutuhan, dan sebagainya,” pungkasnya.

(Memei)