Seruput kopi beraroma liberika dari lahan gambut Kalimantan Barat menemani jemari menggulir berita terbaru dari grup WhatsApp DPD HKTI Kalbar. Pagi itu, layar telepon tidak hanya menampilkan dokumentasi rapat kerja. Di sana tersimpan harapan ribuan petani agar HKTI tumbuh menjadi organisasi yang hadir di sawah, kebun, kandang, pasar, bahkan di meja perundingan ketika harga dan kebijakan ditentukan.
Apresiasi yang tinggi patut disampaikan kepada Ketua DPD HKTI Kalbar sekaligus Gubernur Kalimantan Barat, Bapak H. Ria Norsan. Arahan beliau agar petani milenial tidak berhenti sebagai pekerja tani, tetapi bertransformasi menjadi agripreneur, menunjukkan keberanian membaca perubahan zaman. Pertanian tidak cukup dikelola dengan kebiasaan lama. Petani harus menguasai teknologi, manajemen usaha, pembiayaan, pengolahan hasil, dan akses pasar.
Cakupan perhatian HKTI Kalbar juga tidak dibatasi pada padi. Perkebunan, peternakan, hortikultura, kehutanan, dan komoditas ekspor mendapat tempat dalam arah organisasi. Pandangan tersebut relevan dengan karakter Kalbar yang luas dan beragam: wilayah perbatasan negara, perbatasan antarprovinsi, pesisir, pedalaman, lahan gambut, serta kawasan hulu sungai. Setiap wilayah menghadapi persoalan berbeda. Karena itu, satu resep tidak mungkin menyelesaikan semuanya.
Namun, besarnya potensi harus diikuti keberanian menentukan prioritas. HKTI tidak boleh terjebak dalam banyaknya pelatihan, pembentukan kelembagaan, penandatanganan nota kesepahaman, atau peluncuran aplikasi. Semua kegiatan itu penting, tetapi belum membuktikan bahwa kehidupan petani membaik. Ukuran keberhasilan harus bergeser: berapa produktivitas meningkat, berapa biaya produksi turun, berapa hasil panen terserap, dan berapa tambahan pendapatan bersih yang diterima keluarga petani.
Data BPS Kalbar mencatat luas panen padi pada 2025 mencapai 263.550 hektare dengan produksi sekitar 757.830 ton gabah kering giling. Produktivitas tersiratnya sekitar 2,88 ton per hektare. Angka ini menunjukkan bahwa penambahan luas panen belum cukup. Perbaikan mutu benih, pengelolaan air dan tanah, ketepatan pupuk, mekanisasi, serta pengurangan kehilangan hasil harus berjalan serentak.
HKTI Kalbar dapat memulai dua pekerjaan besar yang sederhana, tetapi terukur.
Pertama, membangun program Tiga Komoditas, Dua Belas Kawasan Produksi Terukur. Padi dipilih untuk memperkuat pangan pokok, jagung untuk mendukung pangan dan pakan, sedangkan cabai untuk mengurangi gejolak inflasi sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Dua belas kawasan dapat dibagi berdasarkan empat tipologi wilayah Kalbar. Setiap kawasan wajib memiliki data awal tentang luas lahan, produktivitas, biaya, mutu, kehilangan hasil, harga jual, dan pendapatan bersih.
Dalam 18 bulan, program dapat menjangkau 3.000 hektare dan 1.500 rumah tangga petani. Targetnya bukan sekadar menyalurkan benih, melainkan menaikkan produktivitas sedikitnya 15 persen, menurunkan biaya produksi per kilogram sebesar 10 persen, dan memastikan minimal 60 persen hasil memiliki pembeli sebelum panen.
Simulasi pada 1.500 hektare padi memperlihatkan skala manfaatnya. Jika produktivitas meningkat dari 2,88 menjadi 3,46 ton per hektare, tambahan produksi mencapai sekitar 870 ton gabah per musim. Dengan harga simulasi Rp6.500 per kilogram, tambahan nilai produksi bruto mencapai Rp5,65 miliar. Ini bukan janji keuntungan. Seluruh biaya tetap harus dihitung. Namun, simulasi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan produktivitas yang tampak kecil dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata.
Kedua, membangun Pasar Pasti dan Hilirisasi Desa melalui agrohub yang terhubung dengan koperasi sehat, program Makan Bergizi Gratis, BUMD pangan, penggilingan, industri pakan, rumah sakit, perhotelan, ritel, dan pasar resmi lintas batas. Hilirisasi tidak selalu harus dimulai dengan pabrik besar. Bagi petani kecil, alat pengering, gudang, timbangan terkalibrasi, sortasi, informasi harga, armada angkut, dan pembayaran tepat waktu sering lebih mendesak.
Gema Membangun Desa yang digerakkan Pemerintah Provinsi Kalbar dapat menjadi pintu masuk. Setiap kunjungan harus menghadirkan layanan konkret: registrasi petani, uji tanah, konsultasi benih, pembiayaan, mekanisasi, kontrak pembelian, dan kanal pengaduan. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi lokasi seremoni, tetapi pusat pelayanan produksi dan pasar.
Kelembagaan harus sehat dan antikorupsi. Penerima bantuan wajib terverifikasi, harga dan potongan diumumkan, nomor lot benih dapat ditelusuri, timbangan dikalibrasi, konflik kepentingan dibuka, dan setiap transaksi memiliki bukti. Jangan membentuk koperasi baru jika koperasi yang sehat sudah tersedia.
Kopi liberika di cangkir hampir habis. Namun, pekerjaan HKTI baru dimulai. Harapan petani tidak membutuhkan jargon yang semakin tinggi, melainkan perubahan yang dapat dihitung di sawah dan dirasakan di dapur keluarga. Di situlah arahan Bapak Ria Norsan menemukan maknanya: HKTI hadir bukan sekadar berbicara atas nama petani, tetapi bekerja bersama petani untuk membuktikan kesejahteraan.
Penulis: Gusti Hardiansyah
#Wakil Sekretaris bidang Litbang HKTI
*Artikel ini merupakan ruang opini publik. Seluruh isi materi, sudut pandang, dan kebenaran data dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis serta tidak mencerminkan sikap, posisi, maupun opini resmi dari redaksi.
