Selasa pagi, 8 September 2026, layar besar di ruang pertemuan Novotel Bogor menampilkan burung enggang, pepohonan tropis, dan logo GCF Task Force. Kalimantan Barat bertindak sebagai tuan rumah, meskipun kaki para peserta menginjak tanah Jawa Barat. Ini mungkin bentuk kerja sama antardaerah yang paling konkret: acaranya milik Kalbar, tempatnya di Bogor, pesertanya datang dari berbagai negara, sedangkan persoalan yang dibicarakan tidak mengenal batas administrasi.
Saya mendapat tugas membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Tugas itu tampak sederhana sampai mikrofon menyala, lalu nama-nama negara, pemerintah daerah, organisasi masyarakat adat, lembaga donor, dan istilah pembiayaan iklim mulai memenuhi ruangan. Hutan ternyata tidak pernah datang sendirian. Ia membawa urusan anggaran, izin, komoditas, teknologi satelit, politik pergantian pemerintahan, hak masyarakat adat, bahkan tagihan air.
Jason dan pekerjaan yang belum selesai
Direktur GCF Task Force, Jason Gray, membuka rangkaian sambutan dengan mengingat perjalanan organisasi tersebut. GCF Task Force tumbuh dari 10 yurisdiksi menjadi 54 pemerintah subnasional di 11 negara. Para anggotanya mengelola lebih dari sepertiga hutan tropis dunia.
Angka itu terdengar gagah. Namun, Jason tidak membawanya sebagai piala. Ia menempatkannya sebagai tanggung jawab. Menurut Jason, pemerintah provinsi dan negara bagian memiliki posisi yang khas. Mereka cukup dekat dengan masyarakat untuk memahami keadaan lapangan, sekaligus mempunyai kewenangan untuk mengubah kebijakan, perencanaan, dan anggaran. Pemerintah subnasional menjadi penghubung antara kesepakatan internasional dan kenyataan di desa.
Baca Juga Zero Karhutla 2027: Jangan Tunggu Asap Datang
Jason menyebut beberapa pekerjaan yang harus dilakukan: memperkuat hubungan antarpelaku, menerapkan pendekatan yurisdiksi, menguji kebijakan, membangun kelembagaan, memperluas jejaring, serta mengukur kemajuan.
Bagian terakhir patut direnungkan. Banyak program lingkungan rajin mengadakan peluncuran, tetapi kurang tekun mengukur perubahan. Spanduk selesai dicetak. Foto bersama tersimpan. Hutan belum tentu bertambah sehat.
Blueprint New Forest Economy yang disampaikan Jason menghubungkan bioekonomi, infrastruktur alam, restorasi, intensifikasi produksi, dan perlindungan hutan. Pesannya jelas: konservasi harus masuk ke dalam cara pemerintah menyusun ekonomi, bukan ditempatkan sebagai kegiatan tambahan setelah urusan produksi selesai.
Pemerintah daerah tidak boleh menjadi penonton
Sambutan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri disampaikan secara virtual oleh Irvan Amirullah. Sambungan daring tidak mengurangi ketegasan pesannya: pemerintah daerah memegang peran utama karena banyak kewenangan yang menentukan kondisi hutan berada di tingkat daerah.
Baca Juga Karhutla Masuk ICU: Jangan Hanya Cabut Perda, Sembuhkan Akar Masalahnya
Masalahnya, kewenangan tersebut tersebar. Urusan kehutanan bersinggungan dengan perkebunan, pertanian, pekerjaan umum, perizinan, tata ruang, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Jika setiap dinas berjalan dengan peta dan targetnya sendiri, konflik tinggal menunggu waktu.
Pemerintah daerah perlu menyatukan rencana, data, pendanaan, dan pembagian tanggung jawab. Sektor swasta membawa modal serta akses pasar. Kampus menyediakan pengetahuan. Organisasi masyarakat sipil menjaga hubungan dengan komunitas. Pemerintah menetapkan aturan dan memastikan kepentingan publik tidak tersisih.
Namun, forum kolaborasi tidak boleh berhenti sebagai daftar panjang undangan. Dirjen Bangda mengingatkan perlunya tata kelola yang transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Siapa memutuskan? Siapa menerima manfaat? Siapa menanggung kerugian ketika kebijakan gagal? Pertanyaan tersebut menentukan apakah suatu forum sungguh bekerja atau sekadar rajin menghabiskan kopi rapat.
Salam dari Kalimantan Barat
Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Barat yang saya bacakan, hutan ditempatkan sebagai modal pembangunan jangka panjang. Kalimantan Barat memiliki hutan tropis, keanekaragaman hayati, cadangan karbon, serta komoditas seperti kelapa sawit, karet, kakao, kopi, dan hasil hutan.
Hubungan antara komoditas dan konservasi sering digambarkan seolah keduanya selalu bertengkar. Kenyataannya lebih rumit. Produksi memberikan penghasilan dan lapangan kerja, tetapi praktik produksi yang mengabaikan daya dukung akan memindahkan biayanya kepada masyarakat melalui banjir, kebakaran, penurunan kualitas air, dan hilangnya sumber penghidupan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat karena itu mendorong kemitraan dengan sektor swasta, lembaga keuangan, koperasi, perguruan tinggi, dan masyarakat adat. Pendekatannya mencakup New Forest Economy, rantai pasok tanpa deforestasi, pengelolaan gambut, restorasi, serta pelaksanaan Program GCF FP248.
Baca Juga Integrasi Konservasi dan Karbon Kalbar, Pakar Ingatkan Transparansi Data Lingkungan
Gubernur juga mengingatkan bahwa kebijakan memerlukan data yang dapat dipercaya. Investasi konservasi harus dapat menjelaskan lokasi kegiatan, penerima manfaat, perubahan tutupan lahan, serta hasil sosial dan ekonominya.
Setelah sambutan, kegiatan resmi dibuka. Tepuk tangan terdengar. Lalu pekerjaan yang lebih sulit dimulai: mempertemukan pengalaman Bolivia, Meksiko, Brasil, Indonesia, dan Ekuador dalam satu percakapan.
Lima wilayah, satu pertanyaan
Sesi pertama bertema Joining Forces: Restoration and Conservation-Based Enterprises. Herlina dan María Angélica Calvo Kirigin memandu diskusi. Keduanya menghadapi tugas yang tidak ringan: menjaga lima narasumber dari lima konteks pemerintahan agar tetap berada dalam satu jalur pembicaraan dan, yang barangkali lebih sulit dalam forum internasional, tetap menaati batas waktu.
Dari Tarija, Bolivia, Gonzalo Ávila-Sánchez membawa cerita tentang air. Cagar Alam Sama memasok air bagi masyarakat dan kegiatan ekonomi, termasuk industri anggur. Pemerintah daerah mengembangkan dana konservasi dari sumber yang sangat dekat dengan kehidupan warga: satu boliviano dari tagihan air, kontribusi sekitar 120.000 boliviano per tahun dari industri anggur, dan dukungan sekitar 500.000 boliviano dari pemerintah kota.
Satu boliviano mungkin tampak kecil. Namun, Gonzalo menunjukkan bahwa pembiayaan jangka panjang tidak harus dimulai dari cek besar donor. Ia dapat tumbuh dari kesediaan pengguna air membayar jasa alam yang selama ini dianggap tersedia secara cuma-cuma.
Neyra Concepción Silva Rosado dari Yucatán membawa pengalaman Herencia Maya. Ia menjelaskan peran koalisi organisasi masyarakat sipil dan sistem produksi masyarakat Maya. Menurut Neyra, dana proyek yang bersifat sementara perlu dipakai untuk membangun kemampuan komunitas, kelembagaan, dan sumber penghasilan yang dapat bertahan setelah proyek selesai. Pesannya menyentil kebiasaan lama. Proyek datang membawa fasilitator, pelatihan, dan formulir. Ketika dana habis, semua ikut selesai, kecuali spanduk yang kadang masih tergantung di balai desa.
Alex Sandro Antônio Marega dari Mato Grosso menunjukkan sisi lain pengelolaan wilayah: data, registrasi lahan, pemantauan satelit, dan penegakan hukum. Mato Grosso memiliki luas lebih dari 903.000 kilometer persegi. Berdasarkan bahan yang dipaparkan, sekitar 62 persen wilayahnya masih berupa vegetasi asli. Melalui strategi Produce, Conserve and Include atau PCI, Mato Grosso berusaha meningkatkan produksi pada lahan yang telah dibuka, menekan deforestasi ilegal, serta memasukkan petani kecil dan masyarakat tradisional ke dalam kebijakan pembangunan.
Baca Juga Redam Polarisasi Digital, 400 Pengurus Lembaga Keagamaan Pontianak Dibina
Sistem SIMCAR dan Cadastro Ambiental Rural menghubungkan batas properti, kawasan lindung, vegetasi asli, dan kegiatan produksi ke dalam basis data geospasial. Angka operasional yang ditampilkan cukup konkret. Pada 2025, pemerintah menerbitkan 4.197 pemberitahuan pelanggaran. Sekitar 20,3 persen diterbitkan melalui pemeriksaan jarak jauh berbasis satelit dan 79,7 persen melalui pemeriksaan lapangan.
Paparan tersebut juga mencatat deforestasi sekitar 782 kilometer persegi pada periode Agustus 2025 sampai Juli 2026, atau 25 persen lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Data itu memperlihatkan kapasitas pengawasan. Namun, hubungan sebab akibat antara peningkatan penindakan dan penurunan deforestasi masih memerlukan penilaian lebih rinci. Cuaca, harga komoditas, akses jalan, dan kebijakan nasional dapat ikut memengaruhi perubahan. Prof. Charlie D. Heatubun kemudian membawa peserta ke Tanah Papua. Program Crown Jewel of Papua mencakup kawasan sekitar 2,6 juta hektare yang sedang diperluas menjadi 2,7 juta hektare. Pendekatannya menghubungkan wilayah darat dan laut karena perubahan di daratan akan memengaruhi pesisir serta perairan.
Charlie menempatkan masyarakat adat sebagai pengambil keputusan. Pengetahuan lokal perlu bekerja bersama ilmu pengetahuan modern. Pengalaman antargenerasi membantu membaca wilayah, sedangkan ilmu biologi dan ekologi menyediakan metode untuk menguji perubahan. Ia menyebut kakao, kopi, rumput laut, ekowisata, dan usaha berbasis hasil alam sebagai pilihan ekonomi. Tantangannya tidak kecil. Status hak ulayat belum seluruhnya jelas, jarak ke pasar mahal, sedangkan perubahan struktur pemerintahan membuat komitmen mudah bergeser.
Pemetaan wilayah adat dan pencarian model bisnis yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya masyarakat menjadi pekerjaan yang belum selesai. Bruno Santiago Paladines Puertas dari Ekuador menawarkan model Amazon Future Fund. Enam pemerintah provinsi dan CONFENIAE, konfederasi masyarakat adat Ekuador, membangun Plataforma Amazónica sejak 2017.
Mereka mengembangkan perencanaan wilayah, kawasan lindung tingkat provinsi, rencana REDD+ yurisdiksional, dan mekanisme pembiayaan bersama. Menurut paparan Bruno, sekitar 72 persen wilayah Amazon Ekuador di luar kawasan negara berada dalam wilayah masyarakat adat. Karena itu, pengelolaan dana tidak cukup menempatkan masyarakat adat sebagai penerima bantuan. Mereka harus duduk setara dalam struktur keputusan.
Kalimatnya sederhana, tetapi akibat politiknya besar. Pihak yang menjaga hutan memperoleh suara untuk menentukan tujuan, kriteria, dan penggunaan dana.
Ketika asuransi masuk ke ruang konservasi
Diskusi menghangat ketika seorang peserta Indonesia mengangkat asuransi dan impact bond. Ia juga mempertanyakan kurangnya data perkembangan program Papua sejak 2018 serta risiko pergantian kepala daerah terhadap kelangsungan kebijakan.
Usulan asuransi memaksa forum melihat risiko dari sudut berbeda. Kebakaran hutan, kegagalan panen, banjir, dan kerusakan mangrove menimbulkan kerugian yang dapat dihitung. Namun, produk asuransi memerlukan data probabilitas, definisi risiko, pembagian tanggung jawab, serta kejelasan pihak yang membayar premi.
Baca Juga Meski Terendah di Kalimantan, Luas Karhutla Kaltara Tembus 2.639 Hektare
Para panelis mengakui peluang tersebut sekaligus hambatannya. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat memperlambat tindakan, terutama di kawasan yang berada di bawah kewenangan nasional. Jason menilai pembicaraan dengan perusahaan asuransi dan reasuransi layak menjadi langkah lanjutan jaringan GCF Task Force.
Pertanyaan lain datang dari Nelson Sasarari dari Papua Selatan. Ia mengangkat otonomi khusus, kekayaan alam Papua, dan kenyataan bahwa masyarakat setempat belum otomatis menikmati kesejahteraan dari modal alam tersebut.
Charlie menjawab dari sisi kebijakan dan akademik. Papua memerlukan model pembangunan yang mengikuti keadaan sosial dan budaya setiap komunitas. Produk dari wilayah yang jauh dari pasar harus mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi untuk menutup biaya distribusi.
Ia menyebut transfer fiskal berbasis ekologi, pembiayaan karbon, pembiayaan keanekaragaman hayati, dan dana abadi sebagai beberapa pilihan yang sedang dikembangkan. Jawaban itu tidak menawarkan jalan pintas. Memang tidak ada.
SDGs di antara hutan dan tagihan air
Menjelang akhir sesi, moderator meminta setiap narasumber menyampaikan satu pelajaran yang dapat segera diterapkan oleh wilayah lain. Jawabannya bertemu pada beberapa hal: rencana jangka panjang, aturan yang melampaui masa jabatan, pembiayaan yang tidak bergantung pada satu donor, data yang dapat diperiksa, serta masyarakat adat yang ikut menentukan keputusan. Di sinilah Sustainable Development Goals atau SDGs terasa dekat dengan percakapan.
Perlindungan hutan berkaitan dengan SDG 13: Penanganan Perubahan Iklim dan SDG 15: Ekosistem Daratan. Mata pencaharian masyarakat menyentuh SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Keterbukaan data serta pembagian kewenangan masuk ke SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Kerja sama pemerintah, masyarakat adat, lembaga keuangan, kampus, dan dunia usaha menjalankan SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Hubungan itu tidak otomatis harmonis. Target produksi dapat bertentangan dengan perlindungan kawasan. Investasi hijau dapat menyingkirkan pemilik hak ulayat jika keputusan hanya dibuat di kantor. Kredit karbon juga tidak menjamin kesejahteraan jika aliran manfaat berhenti sebelum tiba di komunitas.
Sesi berakhir menjelang makan siang. Panitia mengingatkan peserta agar kembali pukul satu setelah makan di Restoran Rati. Sesudah berjam-jam membicarakan miliaran dana konservasi, instruksi yang paling cepat dipahami tetaplah arah menuju restoran. Humor kecil seperti itu menjaga forum internasional tetap manusiawi. Namun, ada satu gambar yang tertinggal dalam pikiran saya: hutan yang tetap berdiri.
Penulis: Gusti Hardiansyah
Guru Besar Universitas Tanjungpura
Executive Committee GCFTF Indonesia
*Artikel ini merupakan ruang opini publik. Seluruh isi materi, sudut pandang, dan kebenaran data dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis serta tidak mencerminkan sikap, posisi, maupun opini resmi dari redaksi.
