Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis, (10/9/2026).
Dalam peninjauan bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tersebut, Wapres didampingi Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memeriksa operasi pemadaman satgas darat yang menggunakan mesin pompa air serta berdialog dengan relawan dan warga setempat mengenai hambatan penanganan api di lapangan.
Sebanyak empat titik api terdeteksi menyala di kawasan tersebut, dengan satu titik kobaran besar yang mengancam keselamatan sekitar 45 kepala keluarga (KK) di permukiman terdekat.
Dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan bencana asap di wilayah daerah diapresiasi oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan.
“Kami atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden yang telah hadir langsung melihat kondisi Karhutla di Kalbar. Ini bentuk perhatian nyata Pemerintah Pusat kepada masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Ria Norsan, Kamis, (10/9/2026).
Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh personel gabungan yang bertugas di lokasi untuk tetap bersiaga dan tidak meninggalkan pos sebelum seluruh bara api di lahan gambut dipastikan padam seutuhnya.
Dukungan kolaboratif dari elemen mahasiswa dan organisasi relawan dalam penyaluran bantuan air bersih, masker, serta layanan kesehatan dinilai menjadi faktor penting percepatan penanganan krisis lingkungan. Pentingnya kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat diuraikan lebih lanjut dalam keterangannya.
“Gotong royong seperti ini yang kita butuhkan. Pemerintah hadir, tetapi dukungan dan kepedulian masyarakat juga sangat menentukan dalam menghadapi Karhutla,” tambahnya.
Berdasarkan catatan rekapitulasi penanganan bencana, luasan lahan yang terbakar di seluruh wilayah Kalimantan Barat sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah menembus 38.310,86 hektare.
Upaya pemadaman menghadapi sejumlah tantangan teknis, meliputi minimnya cadangan sumber air, keterbatasan kapasitas mesin pompa, jarak jangkau ke lokasi kebakaran, hingga terbatasnya jarak pandang yang mengganggu operasi water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Selain penegakan sanksi bagi korporasi yang terbukti lalai mengamankan area konsesi, pemda memfokuskan strategi pada operasi pemadaman terpadu, pencegahan dini, serta mitigasi kesehatan bagi kelompok masyarakat rentan.
Dampak kehadiran kepemimpinan nasional dalam mempercepat penyelesaian karhutla ditekankan sebagai penutup keterangannya.
“Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kehadiran Bapak Wakil Presiden. Kehadiran beliau secara langsung di lapangan semakin memperkuat langkah kita dalam melindungi masyarakat dan menjaga lingkungan Kalimantan Barat,” tutup Ria Norsan.
