Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, meninjau langsung Waduk Penepat di Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya,, guna memastikan percepatan perbaikan suplai air baku cadangan di tengah tingginya intrusi air laut ke Sungai Kapuas, Kamis, (27/8/2026).
Lonjakan salinitas air Sungai Kapuas yang menjadi sumber primer Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa telah melampaui batas toleransi konsumsi air minum. Ancaman kualitas air baku tersebut dipaparkan oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono.
“Kadar garamnya sudah sampai 5.000 miligram per liter lebih. Sementara yang disyaratkan berdasarkan ketentuan kesehatan maksimum 600 miligram per liter, itu pun untuk kebutuhan mandi. Untuk air minum harus di bawah 300 miligram per liter,” ujarnya, Kamis, (27/8/2026).
Kapasitas penyaluran air baku dari Waduk Penepat menuju Instalasi Pengolahan Air (IPA) Imam Bonjol sepanjang 30 kilometer saat ini baru terealisasi sekitar 200 liter per detik dari rencana desain sebesar 1.000 liter per detik. Kondisi operasional pompa penyaluran air darurat tersebut dijelaskan dalam keterangannya.
Baca Juga Sungai Kapuas Terdampak Intrusi Air Laut Pemkot Pontianak Kebut Perbaikan Waduk Penepat
“Yang sekarang sedang dipompa ke Imam Bonjol hanya mampu 200 liter per detik karena masih belum optimal,” jelasnya.
Proyek perbaikan saluran masuk (inlet) dan pembuangan (outlet) waduk saat ini tengah dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I melalui alokasi dana APBN. Alokasi pembiayaan infrastruktur air baku tersebut diuraikan lebih lanjut dalam penjelasannya.
“Infrastruktur outlet maupun inlet sedang dikerjakan perbaikannya oleh Balai Wilayah Sungai Kapuas menggunakan APBN tahun ini sekitar Rp16,6 miliar,” ungkapnya.
Berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sumber Daya Air, wewenang penyediaan air baku berada di tangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kewajiban retribusi tahunan yang telah disetorkan daerah disorot dalam pemaparannya.
Baca Juga Atasi Karhutla di Kubu Raya, Polres Kerahkan 60 Personel Brimob ke Titik Rawan
“Air baku ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, atau daerah dalam hal ini provinsi,” katanya.
Pembayaran retribusi air permukaan dari kas daerah dijelaskan secara terperinci.
“Kita setiap tahun membayar retribusi air permukaan ke provinsi. Tahun 2025 saja Rp2,4 miliar lebih. Artinya kita membeli air, kita bayar, lalu kita olah dan distribusikan ke masyarakat,” jelasnya.
Penanganan teknis kebocoran pipa transmisi menuju jaringan perkotaan diproyeksikan tuntas dalam masa tanggap darurat kemarau. Kebutuhan evaluasi kinerja jaringan pipa ditekankan dalam keterangannya.
“Dalam kondisi darurat ini kita berharap bisa cepat selesai dan dievaluasi supaya waduknya berfungsi. Pipa-pipa yang bocor menuju Pontianak juga harus diperbaiki,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka panjang, usulan penambahan satu lajur pipa berdiameter 800 milimeter diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum guna mengamankan pasokan air ke wilayah perkotaan dan sekitarnya. Rencana penguatan sistem transmisi jangka panjang dipaparkan oleh Edi.
Baca Juga Sempat Mengungsi di Perahu, Korban Rumah Roboh di Bansir Laut Kini Dapat Hunian
“Ke depan kita berharap bisa diperjuangkan untuk menambah satu track lagi, 800 milimeter. Ini untuk jangka panjang, supaya kalau darurat seperti ini kita tidak kesulitan,” katanya.
Tahapan perbaikan teknis penggantian material pipa transmisi dipaparkan oleh perwakilan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Novizar Ardiyansyah. Proses logistik dan pengerjaan pipa dijelaskan dalam keterangannya.
“Saat ini kami masih menunggu bahan dari jakarta, untuk perbaikan dua pipa. Dalam Waktu dekat akan selesai,” katanya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, menyatakan komitmennya untuk mengawal alokasi dukungan anggaran pusat dengan membangun koordinasi lintas lembaga bersama Komisi V DPR RI. Langkah advokasi kebijakan di tingkat legislatif pusat diuraikan oleh Satarudin.
“Kita minta nanti untuk Komisi V, saya akan bicara dengan Ketua Komisi V dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan untuk membantu yang ada di Penepat ini,” ujarnya.
Pengawalan usulan teknis penyediaan air bersih kota ditegaskan sebagai penutup komitmennya.
“Ini pasti berlanjut. Kami akan kawal bersama Pemerintah Kota Pontianak agar penyediaan air bersih untuk masyarakat bisa lebih aman dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Baca Juga Karhutla Dekat Ponpes di Kubu Raya, Polda Kalbar Padamkan Titik Api
Sebagai langkah penanganan darurat bagi warga, distribusi air tawar gratis mulai dibuka di Kantor Perumda Tirta Khatulistiwa, booster Perumnas III, serta titik-titik rawan krisis air. Ketentuan pengambilan bantuan air minum bagi masyarakat diuraikan dalam keterangannya.
“Kalau masyarakat perlu air tawar untuk minum, ini gratis. Bisa membawa galon atau wadah lainnya. Tapi tidak untuk komersil,” ujarnya.
Pengerahan armada mobil tangki air bersih ke kantong-kantong pemukiman warga diperintahkan sebagai penutup instruksinya.
“Saya perintahkan PDAM, dan mudah-mudahan dibantu Balai Wilayah Sungai, Dinas PU Provinsi, untuk menyiapkan mobil tangki mendrop air tawar ke daerah-daerah rawan, khususnya untuk air minum. Gratis,” pungkasnya.
(Hendrawan)
