Pemprov Kalsel Evaluasi Izin Perdagangan Karbon dan Minta Program Tukar Sampah Dengan Sembako Berlanjut

Di sisi lain, penataan izin perdagangan karbon dipertimbangkan untuk diambil alih langsung oleh pemerintah daerah demi memaksimalkan manfaat bagi daerah.

“Kalau belum ada realisasinya, akan saya evaluasi dan bisa dicabut. Lebih baik dikelola oleh pemerintah provinsi sehingga manfaatnya kembali untuk daerah dan masyarakat,” tegas Muhidin, Jumat, (31/7/2026).

Selain pemanfaatan kawasan hutan, Pemprov Kalsel menyoroti pelaksanaan program tukar sampah dengan sembako agar tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial belaka.

Ketersediaan pasokan sembako di lapangan diminta terus dipantau agar masyarakat yang telah mengumpulkan sampah tetap mendapatkan haknya sesuai prosedur.

“Saya minta program ini dipantau dengan baik. Jangan sampai masyarakat datang membawa sampah untuk ditukar, tetapi sembakonya sudah habis. Kalau sudah dibuka, berarti harus benar-benar berjalan,” ujar Muhidin, Kamis, (30/7/2026).

Gerakan budaya memilah sampah juga diinstruksikan untuk dimulai dari lingkungan kantor perangkat daerah sebagai teladan bagi publik.

Inisiatif ini diharapkan mampu memicu kesadaran menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

(Hendrawan)