Kejaksaan Negeri Palangka Raya menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dengan taksiran kerugian sementara mencapai Rp500 juta hingga Rp600 juta dari total pagu anggaran Rp20 miliar.
Indikasi kerugian keuangan negara tersebut ditemukan dari dugaan praktik penggelembungan harga atau markup serta penerimaan cashback pada sejumlah item kegiatan penyelenggaraan pemilu daerah.
Temuan awal penyidik mengenai pola penyimpangan penggunaan anggaran hibah tersebut dipaparkan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Palangka Raya Hadiarto, Senin, (16/11/2026).
“Temuan kita terkait adanya dugaan cashback dan markup untuk kegiatan itu berkisar di angka Rp 500 juta sampai Rp 600 juta,” ujar Hadiarto.

























