Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Kalimantan Tengah

Kejari Palangka Raya Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024 Senilai Rp20 Miliar

Hendrawan
Hendrawan
Selasa, 17 November 2026 · 07:192 menit baca
Kejari Palangka Raya Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024 Senilai Rp20 Miliar
Kejari Palangka Raya mengusut dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 di KPU senilai Rp20 miliar dengan taksiran kerugian sementara mencapai Rp600 juta. (Dok. Ist)

Kejaksaan Negeri Palangka Raya menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dengan taksiran kerugian sementara mencapai Rp500 juta hingga Rp600 juta dari total pagu anggaran Rp20 miliar.

Indikasi kerugian keuangan negara tersebut ditemukan dari dugaan praktik penggelembungan harga atau markup serta penerimaan cashback pada sejumlah item kegiatan penyelenggaraan pemilu daerah.

Temuan awal penyidik mengenai pola penyimpangan penggunaan anggaran hibah tersebut dipaparkan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Palangka Raya Hadiarto, Senin, (16/11/2026).

“Temuan kita terkait adanya dugaan cashback dan markup untuk kegiatan itu berkisar di angka Rp 500 juta sampai Rp 600 juta,” ujar Hadiarto.

BPK Audit Kerugian Negara Dugaan Korupsi Dana Hibah Pesparawi XVII Kalteng
Baca Juga

BPK Audit Kerugian Negara Dugaan Korupsi Dana Hibah Pesparawi XVII Kalteng

Kepastian nilai kerugian keuangan negara secara resmi masih menunggu hasil audit investigatif setelah pihak kejaksaan mengajukan permohonan penghitungan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Hasil penghitungan auditor nantinya menjadi salah satu dasar bagi penyidik dalam menentukan langkah hukum selanjutnya,” kata Hadiarto.

Pendalaman alur pencairan dan pertanggungjawaban dana hibah dilakukan dengan memeriksa lebih dari 50 orang saksi yang berasal dari pihak penyedia barang dan jasa, pelaksana kegiatan, hingga seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

Sejumlah pejabat dari instansi terkait turut dimintai keterangan oleh tim penyidik, termasuk dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bank Kalteng, serta mantan Pj Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu.

Empat Tersangka Kasus Kecelakaan KM Virgo Dilimpahkan ke Kejati Kalsel
Baca Juga

Empat Tersangka Kasus Kecelakaan KM Virgo Dilimpahkan ke Kejati Kalsel

“Sudah lumayan banyak, dari 50-an lebih saksi. Ada dari BPKAD, Bank Kalteng, kemudian kemarin sempat Pj Wali Kota Palangka Raya,” tutur Hadiarto.

Pengumpulan dokumen pertanggungjawaban anggaran terus dilengkapi oleh penyidik tanpa memerlukan penggeledahan lanjutan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya karena sejumlah berkas telah diserahkan langsung oleh para saksi.

“Selain memeriksa saksi, penyidik juga mengumpulkan dokumen terkait penggunaan anggaran. Kejari memastikan belum memerlukan penggeledahan lanjutan di Kantor KPU Palangka Raya,” ucap Hadiarto.

Penetapan tersangka yang mulai mengarah pada lingkungan internal penyelenggara pemilu daerah ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2026, bergantung pada penyelesaian koordinasi audit bersama BPKP.

“Tahun ini kita targetkan, tapi kami belum bisa memastikan karena sangat bergantung dengan proses koordinasi bersama instansi lain,” kata Hadiarto.

(Hendrawan)