Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Lingkungan

Dishut Kalsel Evaluasi 2.692 Hektare Lahan HTR di KPH Tanah Laut, Siap Tindak Penanaman Sawit Ilegal

Dayank Ana Sebalu
Dayank Ana Sebalu
Selasa, 17 November 2026 · 00:001 menit baca
Dishut Kalsel Evaluasi 2.692 Hektare Lahan HTR di KPH Tanah Laut, Siap Tindak Penanaman Sawit Ilegal
Alt Foto Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Fathimatuzzahra memimpin Rapat Evaluasi Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) wilayah KPH Tanah Laut di Aula Rimbawan I. (Dok. Dishut Kalsel)

Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Evaluasi Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tanah Laut di Aula Rimbawan I, Senin (16/11/2026).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, bersama Kepala Balai Perhutanan Sosial (BPS) Banjarbaru, Eko Nopriadi, serta jajaran pejabat terkait ini menyoroti kondisi lima izin HTR dengan total luas mencapai 2.692 hektare.

Pembahasan difokuskan pada aspek kelembagaan, keaktifan kelompok, realisasi kegiatan di lapangan, hingga kesesuaian pemanfaatan areal dengan regulasi perhutanan sosial.

Dalam arahannya, Fathimatuzzahra menekankan urgensi penertiban terhadap izin HTR yang tidak berjalan optimal, khususnya terkait kelembagaan kelompok yang pasif, lahan terlantar, serta indikasi penyalahgunaan kawasan.

Komunitas Adat Perkuat Tata Kelola 6.907 Hektare Hutan Mentawai
Baca Juga

Komunitas Adat Perkuat Tata Kelola 6.907 Hektare Hutan Mentawai

Ia menegaskan bahwa pengelolaan HTR harus dikembalikan pada tujuan utamanya, yakni mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat tanpa mengesampingkan kelestarian ekosistem hutan.

Sebagai langkah konkret, forum tersebut menyepakati penindakan tegas terhadap aktivitas perambahan dan penanaman kelapa sawit di dalam kawasan hutan, mengevaluasi izin yang bermasalah, serta mengusulkan pola pengelolaan baru melalui kelompok tani hutan yang berkomitmen.

Seluruh hasil evaluasi ini selanjutnya akan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan untuk ditindaklanjuti.

(Dayank Ana)