Terkendala Kesepakatan Biaya Angkut, SPBU BBM Satu Harga di Krayan Belum Beroperasi

Pembangunan fasilitas SPBU tersebut diakui sepenuhnya mengandalkan permodalan mandiri tanpa skema pergantian pembiayaan dari pihak luar. Kekhawatiran menanggung risiko logistik tanpa kepastian besaran subsidi angkut dipaparkan lebih lanjut.

“Pembangunannya disuruh kita buatkan dan Desember 2025 itu sudah selesai. Kita tidak berani mengangkut karena tidak tahu berapa mau dibayar ongkosnya. Bukan belum dibayar, tetapi memang belum ada deal ongkos angkutnya,” jelasnya.

Desakan percepatan operasionalisasi SPBU ditegaskan murni merupakan aspirasi warga dan tokoh adat setempat yang membutuhkan kepastian pasokan energi terjangkau. Tuntutan solusi dari pemangku kebijakan disuarakan dalam penjelasannya.

“Inti tekanan dari masyarakat tempatan, terutama masyarakat adat, meminta ini segera dioperasikan. Kalau tidak, kami minta kebijakan dari pemerintah untuk memberikan solusinya bagaimana,” ucap Rustam.

Keluhan serupa disampaikan oleh Pelaksana Tugas Camat Krayan Tengah, Josly. Dampak tertundanya operasional SPBU dinilai berimbas langsung pada lonjakan harga beli bahan bakar di tingkat masyarakat. Ketergantungan warga pada pasokan nonformal di tengah infrastruktur darat yang rusak diuraikan oleh Josly.

“Saat ini pasokan BBM di Krayan Tengah masih bergantung pada penyalur mandiri dari luar daerah. Kondisi akses jalan yang rusak parah kian melambungkan biaya transportasi sehingga harga jual di tingkat eceran melambung tinggi,” jelasnya.

Jika fasilitas SPBU BBM Satu Harga telah beroperasi, warga dapat membeli komoditas bersubsidi tersebut sesuai tarif resmi pemerintah sebesar Rp10 ribu per liter.

Beban ekonomi akibat disparitas harga eceran di perbatasan diungkapkan dalam keterangannya.

“Harapan kami agar SPBU di Krayan Tengah ini segera dioperasionalkan dengan baik. Sekarang warga terpaksa membeli BBM mandiri dengan harga mencapai Rp 20 ribu sampai Rp 22 ribu per liter,” ungkap Josly.

Proses negosiasi besaran nilai angkut dibenarkan oleh Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun. Tingkat kerumitan rute distribusi antarmoda menuju Krayan Tengah dirinci dalam penjelasannya.

“Seperti yang kita ketahui, wilayah Krayan merupakan akses yang sangat sulit. Jarak tempuh yang jauh dengan pengiriman menggunakan moda tranportasi udara dari Kota Tarakan, dan dilanjutkan melewati moda transportasi darat dengan kondisi geografis yang berbukit,” jelas Edi Mangun, Kamis, (24/9/2026).

Tingginya beban operasional diakibatkan oleh bentang alam perbukitan dengan jalur darat yang ekstrem.

“Dari kondisi tersebut tentunya menimbulkan biaya pengiriman yang sangat tinggi. Kami juga terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Pemerintah Daerah untuk meminta dukungan,” pungkasnya.

Koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah terus ditempuh guna mencari skema pembiayaan logistik terbaik agar SPBU perbatasan tersebut segera melayani warga Krayan Tengah secara reguler.

(Rudi)