“Untuk Kalimantan Timur ini relatif lebih baik kondisinya dibandingkan tiga provinsi yang saya sampaikan tadi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Memang sudah ada sekitar 4.000 lebih hektare yang terbakar di Kaltim sampai hari ini,” ujar Suharyanto, Senin, (14/9/2026).
Operasi pemadaman sehari sebelumnya berhasil mengendalikan lebih dari 700 hektare area terbakar melalui koordinasi regu darat dan helikopter pengebom air (water bombing). Sisa luasan lahan yang masih dalam tahap pemadaman aktif di sekeliling wilayah penyangga IKN diuraikan dalam penjelasannya.
“Dari sekitar 300 hektare ini, sebagian ada di IKN, kawasan IKN. Ada empat titik tadi kita dengar laporannya yang masih dipadamkan terus,” kata Suharyanto.
Status kawasan IKN sebagai objek vital nasional yang mendapatkan atensi penuh dari pimpinan tertinggi negara ditekankan lebih lanjut dalam pemaparannya.
“Memang kawasan IKN ini menjadi prioritas untuk Kaltim, tentu saja ini objek vital dan ada arahan langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semua kekuatan dikerahkan,” ujar Suharyanto.
Ribuan personel terpadu dari Otorita IKN, BPBD, unsur TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), hingga elemen warga diterjunkan untuk menyisir titik api darat secara masif. Faktor dominasi tanah mineral ketimbang lahan gambut tebal dinilai mempermudah akselerasi pemadaman bila disandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Pengaruh jenis tanah terhadap efektivitas penanggulangan api diuraikan dalam keterangannya.
“Kebakaran yang terjadi di Kaltim ini karena sifatnya bukan lahan gambut, itu lebih baik kondisinya dibandingkan provinsi-provinsi lainnya,” kata Suharyanto.
Kondisi sebaran asap di Kalimantan Timur terpantau tidak sepekat wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, maupun Kalimantan Selatan, meski dinamika atmosfer tetap dipantau ketat. Kelanjutan pemenuhan sarana logistik dan peralatan pemadam di lapangan ditegaskan kembali sebagai penutup penjelasannya.
“Hari ini juga kita akan rapat koordinasi, kita akan mendengar apa-apa yang masih diperlukan, yang masih menjadi kendala di lapangan. Tentu saja kami dengan arahan Bapak Menteri Kehutanan akan melengkapi semaksimal mungkin,” ujar Suharyanto.
