Ahli Sebut Sprindik Plt Jampidsus Cacat Administrasi dan Langgar Asas Legalitas di Sidang Praperadilan Febrie

Lebih tajam, Rasji menggarisbawahi bahwa ketiadaan pijakan hukum dalam setiap tindakan pejabat administrasi berimplikasi pada terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. Tindakan negara, kata dia, tidak boleh melampaui garis demarkasi kewenangan yang telah diatur oleh undang-undang maupun peraturan pelaksananya.

“Sesuai asasnya dalam administrasi negara itu asas legalitas. Jadi, pejabat administrasi boleh bertindak kalau ada aturannya. Kalau tidak ada aturannya, tidak boleh bertindak. Ketika tidak dilakukan sesuai aturan, maka terjadi di situ penyalahgunaan wewenang,” tegas Rasji di hadapan hakim tunggal praperadilan.

Sengkarut administrasi ini mencuat pasca-Kejagung mengambil alih secara penuh penanganan perkara pidana, berikut berkas dan barang bukti dari Polda Metro Jaya melalui Kortas Tipidkor Polri.

Manuver pengambilalihan tersebut bermuara pada penerbitan tiga Sprindik baru oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus pada 11 Juli 2026. Namun, alih-alih diteken oleh Dirdik sebagaimana amanat Pasal 102 Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor PER-039/A/JA/10/2010 juncto Nomor PER-017/A/JA/07/2014, ketiga surat krusial tersebut justru ditandatangani oleh Plt Jampidsus.

Implikasi dari dugaan cacat prosedural ini diklaim krusial oleh pihak pemohon. Febri Diansyah menyatakan, dengan beralihnya penanganan perkara ke Kejagung yang diiringi oleh penerbitan Sprindik yang dinilai cacat formil, maka pihak kepolisian secara hukum telah kehilangan dasar kewenangannya (onbevoegd).

Kondisi tersebut, menurut argumentasi pemohon, secara otomatis mendeligitimasi seluruh produk hukum sebelumnya. Hal ini mencakup gugurnya status tersangka, serta tidak sahnya hasil penggeledahan dan penyitaan yang sebelumnya dikenakan terhadap diri Febrie Adriansyah.

(Hendrawan)