Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen keimigrasian di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Kasus ini mencuat setelah lembaga antirasuah tersebut melancarkan operasi tangkap tangan (OTT). Sementara itu, 10 orang lainnya yang sempat ikut terjaring kini berstatus saksi dan telah dipulangkan.
Salah satu dari delapan orang yang menyandang status tersangka adalah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim. Dalam perkara ini, ia ditetapkan sebagai tersangka atas kapasitasnya sewaktu menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2023–2024.
“Delapan orang tersangka kemudian hari ini langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (4/6/2026).
Dijerat Pasal Pemerasan dan Gratifikasi
Budi Prasetyo memaparkan, para tersangka diduga kuat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat atau pihak terkait dalam pengurusan administrasi keimigrasian. KPK menjerat kedelapan tersangka tersebut dengan pasal berlapis.
Pemkab Barito Utara Ikuti Rakor di KPK, Evaluasi Tata Kelola Pengadaan hingga Hibah
“Para tersangka dijerat dengan Pasal 12e terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian dan juga dilapis Pasal 12B atau penerimaan lainnya atau gratifikasi,” jelas Budi.
Meski demikian, pihak KPK belum membeberkan secara rinci mengenai konstruksi perkara yang utuh, termasuk detail peran masing-masing serta jenis keuntungan materi yang diduga diterima oleh Silmy Karim.
Daftar 8 Tersangka Kasus Korupsi Imigrasi
Berdasarkan data yang dirilis oleh KPK, berikut adalah daftar delapan pejabat dan aparatur sipil keimigrasian yang resmi ditetapkan sebagai tersangka:
-
Silmy Karim (SK) – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025–2026 / Direktur Jenderal Imigrasi 2023–2024.
-
Saffar Muhammad Godam (SMG) – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi 2024–2025.
-
Jaya Saputra (JS) – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat (Mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian).
-
Tessar Bayu Setyaji (TBS) – Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian.
-
Bagus Bramantyo (BGS) – Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.
-
Ronald Arman Abdullah (RAA) – Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025–2026 (Mantan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024–2025).
-
Juniadi Sri Priambudi (JSP) – Ketua Tim Alih Status ITAS.
-
Gusti Benardiansyah (GST) – Staf Subdit Izin Tinggal.
Gugatan Usulan Polri di Bawah Kementerian Resmi Dicabut
Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Bank Indonesia Ambil Langkah Intervensi Berlapis
(Dayank Ana)