Menkomdigi Peringatkan Modus Baru Radikalisasi Digital Lewat Pendekatan Personal

Ancaman tersebut makin kompleks akibat pemanfaatan algoritma digital yang terus menyajikan konten serupa berdasarkan preferensi pengguna.

Dampak manipulasi algoritma tersebut menciptakan ilusi kebenaran yang mengaburkan fakta objektif di tengah masyarakat.

“Ketika narasi bertemu dengan algoritma, lahirlah ilusi bahwa sesuatu yang terus muncul adalah kebenaran. Pada titik itu, fakta mulai kalah oleh emosi dan keyakinan. Inilah tantangan besar yang kita hadapi pada era post truth,” kata Meutya.

Proses paparan ideologi radikal digambarkan berlangsung secara gradual sehingga kerap luput dari pengawasan keluarga.

Kerenggangan hubungan komunikasi antara anak dan orang tua menjadi indikasi awal masuknya doktrinasi eksterimisme.

“Anak tidak berubah dalam satu atau dua hari. Sedikit demi sedikit hubungan dengan orang tua mulai renggang. Cerita yang dulu terbuka menjadi semakin sedikit, hingga akhirnya tidak ada lagi komunikasi. Saat itulah kita sering terlambat menyadari bahwa telah terjadi perubahan yang serius,” kata Meutya.

Kerentanan anak-anak di ruang siber dibuktikan oleh data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menggagalkan perekrutan 112 anak melalui satu platform digital pada Mei lalu.

Langkah mitigasi hukum diambil pemerintah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

“Regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan ruang digital yang lebih aman serta membantu orang tua mengenali berbagai risiko yang dihadapi anak di internet,” ujar Meutya.

Peningkatan literasi digital masyarakat didorong sebagai benteng pertahanan utama dalam membedakan interaksi sosial yang sehat dengan modus manipulasi ideologi.

“Yang paling sulit bukan hanya menghadapi teknologinya, tetapi mengenali kapan sebuah kepedulian ternyata menjadi pintu masuk menuju manipulasi dan radikalisasi,” kata Meutya.

(Dayank Ana)