Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menetapkan delapan langkah strategis penanganan darurat pascagempa bumi bermagnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu, (16/8/2026). Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat.
Langkah pertama difokuskan pada percepatan penerbitan status darurat resmi oleh Pemerintah Provinsi NTT serta enam pemerintah kabupaten terdampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka. Kepastian payung hukum kedaruratan dinilai mendesak guna mengalirkan anggaran dan bantuan teknis kementerian secara optimal.
Urgensi penetapan payung hukum kedaruratan daerah tersebut disampaikan secara terbuka kepada jajaran kepala daerah.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” tegas Suharyanto.
Baca Juga Pascagempa M 7,7 NTT, 47 Orang Meninggal dan Ribuan Warga Mengungsi
Pada langkah kedua, BNPB meminta percepatan pembentukan Pos Satuan Tugas (Posko) tingkat daerah hingga provinsi dengan melibatkan unsur pimpinan TNI-Polri sebagai komandan lapangan guna menjamin komando pergerakan taktis dan pembagian logistik yang terintegrasi.
Penunjukan komando operasional lapangan tersebut diinstruksikan langsung kepada para kepala daerah.
“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi,” instruksinya.
Untuk memperkuat kendali operasi di lapangan, langkah ketiga membagi operasional pendampingan menjadi dua poros, yakni Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo untuk Flores bagian barat dan Posko Taktis di Maumere untuk Flores bagian timur.
Baca Juga Karhutla di Jawa Tengah Padam, BNPB Waspadai Gempa M 6,2 di Sulawesi Tengah
Skema pembagian wilayah pendampingan penanganan darurat dipaparkan lebih lanjut.
“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengular semua langkah penanganan bencana,” paparnya.
Pada langkah keempat, pintu penerimaan logistik bantuan skala nasional dipusatkan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, guna mempermudah distribusi bantuan dari berbagai pihak langsung ke bandara di Flores lewat jembatan udara.
Alur penyaluran bantuan melalui posko logistik terpusat dijelaskan secara rinci.
“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere,” jelas Kepala BNPB.
Terkait keselamatan korban pada langkah kelima, operasi pencarian dan pertolongan (SAR) dipimpin penuh oleh Basarnas bersama kekuatan gabungan TNI, Polri, dan relawan untuk memastikan tidak ada korban yang tertimbun puing bangunan.
Baca Juga Korban Meninggal Gempa M 7,7 NTT Melonjak Jadi 47 Orang, Ratusan Rumah Hancur
Kepemimpinan teknis penyelamatan korban di bawah koordinasi Basarnas ditegaskan dalam pertemuan.
“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas,” katanya.
Pada langkah keenam, pemulihan layanan dasar seperti air bersih, listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan jaringan telekomunikasi ditargetkan berfungsi terbatas dalam rentang tujuh hari. Selain itu, pendataan rumah rusak diinstruksikan berjalan secara paralel guna mempercepat realisasi pembangunan hunian sementara (huntara).
Percepatan pendataan aset hunian warga tanpa menunggu berakhirnya masa darurat diimbau secara tegas.
“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut,” imbaunya.
Guna menembus jalur darat yang terputus pada langkah ketujuh, BNPB mengoordinasikan pengerahan alutsista udara dan armada laut dari lintas lembaga untuk distribusi bantuan ke wilayah terisolasi.
Kesiapan armada helikopter, pesawat sayap lebar, dan kapal angkut dirinci oleh pimpinan BNPB.
Baca Juga Gempa M 6,4 Guncang Simalungun Sumut, Getaran Kuat Terasa hingga Medan
“Dari TNI ada 4 helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB 2 pesawat sayap lebar dan 1 helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik,” ungkapnya.
Sebagai langkah kedelapan, BNPB mengoperasikan pusat media (media center) resmi dengan agenda pengarahan pers berkala setiap pukul 17.00 WITA untuk memperbarui informasi serta menangkal disinformasi pascabencana. Tujuan penyediaan pusat informasi resmi satu pintu tersebut ditegaskan sebagai penutup arahan.
“Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore,” tutup Suharyanto.
(Dayank Ana)
