Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) secara resmi memproyeksikan Bandara Nusantara di IKN sebagai embarkasi haji dan umrah baru. Langkah ini diambil untuk memangkas hambatan logistik perjalanan bagi jemaah asal Kalimantan dan Sulawesi, sekaligus memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur strategis bandara yang baru saja dibangun.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan rencana strategis ini kepada Kementerian Agama. Fokus utamanya bukan sekadar menambah rute, melainkan menciptakan sentra keberangkatan yang lebih dekat bagi jemaah di wilayah tengah Indonesia.
“Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Menteri Haji dan Umrah. Jika bisa dipakai untuk embarkasi umrah dan haji, tentu akan sangat membantu. Kita hanya butuh kuota minimal 400 jemaah untuk memenuhi syarat embarkasi,” ujar Basuki di Kantor Otorita IKN, Nusantara, Jumat (14/8/2026).
Secara teknis, Bandara IKN dinilai sangat memadai untuk melayani penerbangan jarak jauh. Dengan landasan pacu (runway) sepanjang 3 kilometer dan lebar 85 meter, bandara ini mampu mengakomodasi pesawat berbadan lebar (wide-body jet) yang lazim digunakan untuk penerbangan haji.
Bukan tanpa alasan pemilihan lokasi ini dilakukan. Selama ini, jemaah haji dari Kalimantan dan Sulawesi seringkali harus menempuh perjalanan udara yang lebih panjang menuju embarkasi utama yang ada saat ini. Dengan hadirnya embarkasi di IKN, akses logistik bagi jemaah dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, hingga Sulawesi dapat dipersingkat secara signifikan.
“Jika Kaltara, Kaltim, dan Kalsel digabung, jumlahnya sudah pasti melebihi 400 jemaah. Belum lagi jika kita hitung jemaah dari Sulawesi yang geografisnya dekat dengan sini. Ini langkah efisiensi yang nyata,” tegas Basuki.
Kendati perencanaan telah matang, operasional Bandara IKN sebagai embarkasi komersial masih terganjal status hukum bandara. Saat ini, Bandara IKN masih berstatus sebagai bandara khusus. Pemerintah saat ini tengah menunggu penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengubah statusnya menjadi bandara komersial.
Perubahan status ini menjadi krusial. Tanpa status komersial, fungsi bandara akan terbatas. Begitu Perpres diterbitkan, bandara tidak hanya bisa melayani penerbangan VVIP negara, tetapi juga membuka akses publik yang lebih luas, termasuk untuk agenda keagamaan berskala internasional.
Langkah ini diprediksi akan menjadi efek domino bagi pengembangan kawasan sekitar bandara. Selain isu embarkasi, Otorita IKN juga tengah mendorong integrasi fasilitas pendukung lain di sekitar bandara, termasuk potensi pengembangan pusat pemeliharaan pesawat atau Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) yang rencananya akan digarap oleh pihak swasta.
Dengan realisasi ini, Bandara IKN diproyeksikan tidak hanya menjadi gerbang bagi ibu kota negara, tetapi juga menjadi simpul konektivitas utama yang menghubungkan dan memudahkan aksesibilitas warga di wilayah timur Indonesia.
(Hendrawan)
