Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera sepanjang Juni hingga September 2026 terbukti bukan sekadar krisis titik api musiman, melainkan bencana ekologis sistematis yang menghancurkan ratusan ribu hektare habitat gajah sumatera. Laporan jilid kedua Geopix yang dirilis di Jakarta, Selasa (15/9/2026), membongkar penyusutan drastis koridor ekologis tersebut dan mendesak pemerintah agar penanganan hukum tidak boleh berhenti hanya pada proses pemadaman api di lapangan.
Berdasarkan analisis data spasial Geopix terhadap 21 kantong habitat gajah sumatera pada periode 1 Juni hingga 8 September 2026, tercatat sebanyak 4.595 titik api mengepung wilayah konservasi tersebut. Angka ini menyumbang 12,08 persen dari total 38.028 hotspot di seluruh Sumatera.
Dampak kerusakannya tergolong masif. Kebakaran ini telah menghanguskan 382.778 hektare kawasan pada bulan Agustus dan terus meluas bertambah 147.550 hektare pada pekan pertama September. Tingkat keparahan tertinggi melanda kantong Sugihan – Simpang Heran, disusul kawasan Tebo Serangge dan Tanjung Jabung Barat yang terintegrasi dalam Bentang Alam Bukit Tiga Puluh.
Asap beracun dari pembakaran ekosistem ini tidak hanya mencekik permukiman warga dengan polutan PM2.5 berstatus sangat tidak sehat (level 106-196 IQAir), tetapi juga secara langsung merampas sumber air, pakan satwa, dan memicu fragmentasi koridor satwa liar.
“Puluhan bentang alam bernilai konservasi tinggi terancam rusak akibat krisis kebakaran hutan dan lahan ini. Persoalan Karhutla tidak pernah hanya soal kehilangan hutan atau asap yang memenuhi udara, namun di balik itu semua ada masyarakat yang sesak dan ada satwa liar seperti gajah sumatera yang terancam, semakin menderita dan kehilangan tempat untuk bertahan hidup,” tegas Senior Wildlife Campaigner Geopix, Annisa Rahmawati.
(Dok. Geopix)
Menyikapi krisis struktural ini, Geopix melontarkan kritik tajam terhadap kelemahan penegakan hukum dan manajemen tata ruang. Geopix menuntut agar penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada operasi pemadaman semata, melainkan wajib menjangkau pengenaan sanksi pidana tambahan berupa kewajiban pemulihan ekosistem dan ganti rugi ekologis bagi para pelaku kejahatan lingkungan.
Lebih lanjut, program perhutanan sosial dan kemitraan kehutanan di kawasan irisan habitat juga disorot. Geopix menegaskan bahwa program berlindung di balik nama pemberdayaan masyarakat tidak boleh digunakan sebagai celah hukum bagi ekspansi tanaman monokultur yang pada akhirnya hanya memicu eskalasi konflik antara satwa liar dan manusia.
“Penanganan dampak krisis karhutla terhadap satwa liar ini memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Perlindungan gajah sumatera tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor konservasi atau kehutanan semata. Harus ada sinergitas kebijakan lintas sektor yang mempertimbangkan perlindungan dan pemulihan habitat satwa liar yang hilang dan risiko-risiko ikutan lainnya akibat kebakaran hutan dan lahan ini,” papar Annisa.
Negara kini didesak untuk menghentikan janji-janji manis konservasi dan fokus pada implementasi kebijakan mutlak di tingkat tapak.
“Gajah Sumatera tidak lagi membutuhkan lebih banyak janji-janji konservasi. Mereka membutuhkan habitat yang aman, koridor ekologis yang terhubung, kawasan yang bebas dari asap dan kebakaran, dan tata kelola yang benar-benar bekerja secara komprehensif. Laporan ini harus menjadi dasar untuk melakukan koreksi kebijakan maupun implementasinya di tingkat tapak sebelum kita kehilangan lebih banyak hutan, lebih banyak satwa, dan lebih banyak nyawa,” tutup Annisa.
