Kantongi RAPBN Rp6,7 Triliun, Otorita IKN Fokus Tuntaskan Kawasan Yudikatif-Legislatif

“Apa yang sudah kita lakukan sekarang ini pengelolaannya sekitar Rp 500 sekian miliar setiap tahun. Karena juga ada tambahan aset-aset dari kementerian lainnya, diserahkan kepada Otorita (IKN) yang harus dipelihara. Jadi totalnya sekitar Rp 500 miliar,” ujar Basuki.

Pencairan komitmen total anggaran Rp48 triliun dari Presiden Prabowo Subianto dipastikan terus berjalan secara bertahap sejak 2025 dengan kucuran sekitar Rp10 triliun, disusul alokasi sekitar Rp6 triliun pada 2026. Realisasi pencairan dana pembangunan jangka menengah tersebut dipaparkan secara berkala.

“Sudah, mulai dari tahun kemarin. Tahun kemarin ada Rp 10 triliun, tahun 2025 itu ada Rp 10 triliun koma sekian, tahun 2026 ini sementara ada Rp 6 triliun,” kata Basuki.

Peluang penambahan alokasi kas negara pada tahun anggaran berikutnya turut dibuka oleh otoritas.

“Nanti akan ada Insya Allah ada tambahan di 2027,” ujarnya.

Pembangunan IKN saat ini bertumpu pada empat skema pembiayaan, yakni APBN, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta murni, dan hibah. Di sektor swasta, Starbright menanamkan modal Rp1,25 triliun untuk pengembangan apartemen yang telah terpesan lebih dari 100 unit, konsorsium Korea Selatan berkomitmen sekitar Rp2,5 triliun, pengusaha Siswono Yudhosodo menyiapkan kawasan hunian dan lapangan golf seluas 139 hingga 300 hektare di belakang Istana Negara, serta proyek hiburan Indobox ditargetkan beroperasi November 2026 di samping pembukaan lahan restoran Plataran di Sumbu Barat dan pembangunan fasilitas Smart City Center dari hibah Korea Selatan.

(Rudi)