Otorita Usulkan 16 Kementerian untuk Prioritas Pemindahan ASN ke IKN

Deretan kementerian prioritas yang diajukan antara lain Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), hingga Kementerian Kehutanan.

Kewenangan final terkait jadwal keberangkatan serta nama-nama pegawai yang akan dipindahkan dipastikan tetap berada di bawah kendali Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Batasan wewenang kelembagaan terkait skema mutasi pegawai dipaparkan lebih lanjut.

“Untuk keputusannya siapa yang akan dipindahkan dan kapan itu ada di Kementerian PANRB,” ujar Myrna.

Bersamaan dengan pemetaan aparatur, Otorita IKN mengantongi pagu indikatif sebesar Rp6,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, dengan porsi utama Rp5,3 triliun difokuskan guna melanjutkan proyek gedung legislatif dan yudikatif.

Rincian pemanfaatan pagu anggaran negara tersebut dijelaskan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.

“Dari Rp 6,7 triliun, yang Rp 5,3 triliun itu untuk meneruskan yudikatif-legislatif yang selanjutnya,” ujar Basuki.

Kebutuhan pemeliharaan rutin kawasan ibu kota baru diperkirakan mencapai Rp500 miliar per tahun di luar pagu utama, seiring bertambahnya serah terima aset gedung kementerian yang selesai dibangun. Beban biaya perawatan sarana dan prasarana di IKN dirinci lebih lanjut oleh pimpinan otoritas.

“Apa yang sudah kita lakukan sekarang ini pengelolaannya sekitar Rp 500 sekian miliar setiap tahun. Karena juga ada tambahan aset-aset dari kementerian lainnya, diserahkan kepada Otorita (IKN) yang harus dipelihara. Jadi totalnya sekitar Rp 500 miliar,” ujar Basuki.

(Rudi)